Bantah Isu Percepatan Munas, DPD Golkar Sultra Lelah dengan Konflik Internal

Senin, 27 Mei 2019 10:51 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
Bantah Isu Percepatan Munas, DPD Golkar Sultra Lelah dengan Konflik Internal Airlangga Hartato menyambangi kediaman Maruf amin. ©2019 Liputan6.com

Merdeka.com - 25 DPD I Golkar disebut tengah konsolidasi untuk mendorong percepatan Munas usai Lebaran nanti. Namun, kabar itu dibantah oleh Ketua DPD I Golkar Sultra Ridwan Bae.

Ridwan menegaskan, tidak ada komunikasi antar DPD yang membahas tentang persiapan percepatan munas. Dia yakin, hal itu tidak akan ada.

"Saya yakin itu informasi tidak bisa kita pastikan kebenarannya, karena teman-teman kami di paguyuban DPD tidak ada informasi tentang itu. Orang berpendapat haknya orang, tetapi bahwa setahu saya, teman-teman DPD I se-provinsi Indonesia, belum ada perlakuan itu, jadi insyaallah tidak akan ada," jelas Ridwan saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/5).

Ridwan mengaku kader sudah cukup lelah mengalami konflik berkepanjangan selama ini. Mulai dari Aburizal Bakrie sampai Setya Novanto. Dia menilai, di era kepemimpinan Airlangga, Golkar sudah cukup kondusif.

"Kami ini sudah cukup lelah, menghadapi konflik internal terus menerus mulai dari ARB ke Novanto, dan Novento ke Airlangga, ini pelajaran mengingatkan kita sebagai kader Golkar untuk lebih tawadhu, lebih mementingkan kepentingan partai dibanding kepentingan kelompok," tegas Ridwan lagi.

Dia juga tak setuju dengan anggapan Airlangga gagal membuat Golkar besar di Pemilu 2019. Meskipun tak memenuhi target 110 kursi, dia melihat kepemimpinan Airlangga dibangun dari kasus Novanto yang ditangkap oleh KPK.

"Kalau dikaitkan kepemimpinan setahun Airlangga dengan gonjang ganjing partai sebagaimana saya sebutkan tadi, harusnya ini sesuatu yang perlu diapresiasi dan cukup berhasil," ungkap dia.

Meski demikian, dia yakin usulan percepat munas juga berdasarkan niat baik untuk lebih membesarkan Partai Golkar. Kendati begitu, Ridwan merasa, kepemimpinan Airlangga sudah cukup baik.

"Tapi baiknya itu nanti sebagaimana tentu Rapim memutuskan," kata Ridwan.

Diberitakan sebelumnya, usulan percepat munas awalnya datang dari salah satu inisiator Aziz Sumual. Mantan ketua DPD Golkar Papua era Setya Novanto ini menyebut, ada 25 DPD I dan ratusan pengurus DPD II Golkar yang bersiap percepat munas.

"25 DPD I dan Ratusan DPD II se-Indonesia yang sudah siap untuk melaksanakan munas paling lambat akhir Juli," terang Aziz.

Dia menyinggung soal gagalnya Airlangga memimpin Golkar. Sebab, target awal, Golkar ingin ada 110 kursi di DPR. Tapi kenyataannya, Golkar hanya memperoleh sekitar 85 kursi di parlemen pusat.

"Agenda Munas menyelamatkan Partai Golkar," terang Aziz.

Pada Munaslub Golkar 2017 lalu, Airlangga ditetapkan sebagai ketua umum usai Novanto ditangkap KPK karena terbelit kasus korupsi. Dalam Munaslub itu pula, jabatan Airlangga sebagai ketua umum ditetapkan sampai 2019.

Jabatan Airlangga bisa saja diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun hal itu harus melalui Rapimnas Golkar.

"Logikanya harus bertambah, jumlah kursi nasional bukan nambah, malah turun. Ketua umum tak mampu ini artinya. Gagal total," kata Aziz. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini