Bantah Hanafi Rais, Bank Dunia tegaskan tak pernah keluarkan data tanah
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengatakan 74 persen tanah negara Di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Dia menyebutkan hal tersebut merupakan data dari laporan Bank Dunia pada tahun 2015.
Ucapan Hanafi berkaitan dengan pernyataan ayahnya yang juga Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengkritisi program bagi-bagi sertifikat tanah Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Amien memiliki bukti kuat yang tengah disiapkan.
Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves menegaskan pihaknya tidak pernah menerbitkan laporan seperti semacam itu. "World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," tegasnya di Energy Building, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, kebijakan Jokowi sangat bagus untuk menormalisasikan kepemilikan tanah. "Tapi ingat kalau 74 persen tanah itu juga sebagian besar masih dikelola oleh pemerintah," tuturnya.
"Saya tidak mengerti mengapa orang membuat isu politik seperti itu," tambah Rodrigo.
Sebelumnya, Hanafi mengatakan, "74 persen tanah negara dikuasai segelintir orang. Itu adalah laporan bank dunia tahun 2015. Itu kan ada datanya, jangan dibantah," kata Hanafi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dia menegaskan semua yang dikatakan ayahnya berdasarkan data yang masih bisa terus dipertajam. "Kita banyak masukan dari LSM, dari pakar ekonomi pakar pertanahan yang selama ini memang memberi, memfeeding informasi dan data," ucapnya.
Seperti diketahui, pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, menuai polemik. Amien Rais menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo merupakan suatu pembohongan.
"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien saat jadi pembicara dalam diskusi Bandung Informal Meeting yang digelar di Hotel Savoy Homan, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3).
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaMenurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.
Baca SelengkapnyaTujuan dari dilakukannya percepatan dalam hal pendaftaran tanah, di antaranya untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo menegaskan tanah itu tak perlu didebatkan. Karena kepemilikan tanah itu merupakan sistem pinjam pakai dengan negara.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN memberikan pujian kepada masyarakat yang rela memberikan sebagian tanahnya demi pembangunan.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, ketimpangan itu harus dibenahi. Dia berharap, ketimpangan Tanah Air bisa ditekan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaSekitar 55 persen dari kenaikan ini berasal dari negara-negara maju, terutama didorong oleh AS, Prancis, dan Jerman.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca Selengkapnya