Bantah Bamsoet, Fraksi Golkar Tegaskan PPHN Belum Disepakati MPR

Rabu, 17 Agustus 2022 09:32 Reporter : Ahda Bayhaqi
Bantah Bamsoet, Fraksi Golkar Tegaskan PPHN Belum Disepakati MPR Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2022. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Ketua Fraksi Golkar MPR RI Idris Laena membantah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) telah disepakati dan dibawa dalam Sidang Paripurna dengan agenda tunggal pembentukan panitia ad hoc. Fraksi Golkar menyebut Bamsoet menyesatkan.

"Pernyataan itu tidak benar sama sekali dan cenderung menyesatkan. Karena kebijakan di institusi MPR harus diambil sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019," ujar Idris dalam keterangannya, Rabu (17/8).

Rapat gabungan pada 25 Juli 2022 lalu baru sebatas mendengar laporan Badan Pengkajian MPR yang telah merumuskan rancangan substansi PPHN serta kajian produk hukum.

Fraksi di MPR baru akan menyampaikan sikap dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk membahas PPHN. Kalau mayoritas setuju dalam paripurna, baru ditindaklanjuti "Jadi prosesnya masih sangat panjang," imbuh Idris.

Fraksi Golkar memahami ada keinginan untuk membuat PPHN. Tetapi produk hukumnya jangan dipaksakan. Golkar akan menolak jika hanya melalui konvensi ketatanegaraan.

"Misalnya dengan membuat Konvensi Ketatanegaraan, yang tidak dikenal dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia, jelas Fraksi Partai Golkar akan menolak," ujar Idris.

2 dari 2 halaman

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut secara aklamasi dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD, menindaklanjuti kajian substansi produk hukum PPHN. Sehingga awal September mendatang MPR akan menggelar Sidang Paripurna.

"MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna, dengan agenda tunggal pembentukan Panitia Ad Hoc MPR, dengan terlebih dulu memberikan kesempatan kepada Fraksi dan Kelompok DPD untuk menyampaikan pemandangan umumnya," kata Bamsoet.

"Dengan kesepakatan Rapat Gabungan tersebut, kita memiliki harapan untuk menuntaskan Rekomendasi MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara, yang telah melewati dua periode keanggotaan MPR," pungkasnya. [bal]

Baca juga:
Mayoritas Warga Ingin Presiden Bekerja Sesuai Janji Kampanye, Bukan GBHN
MPR Sebut Pentingnya GBHN Hadir Kembali Sebagai Haluan Negara
Hamdan Zoelva: Dulu GBHN untuk Kontrol Presiden, Melanggar Bisa Dipecat
AHY Soal Isu Presiden 3 Periode: Ahistoris, Jangan Gitu Banget Kalau Ingin Berkuasa
Wacana Penerapan GBHN Tak akan Buat Perekonomian Nasional Kembali Berjaya
Ahli Usul Digelar Referendum Jika MPR Ingin Hidupkan Kembali GBHN

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini