Merdeka.com - Posisi wakil menteri di kabinet Indonesia Maju lebih banyak jika dibandingkan dengan periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Saat itu hanya ada tiga wakil menteri.

Kini dikabarkan Jokowi akan kembali menambah kursi wakil menteri di kabinetnya. Penambahan wakil menteri ini menimbulkan spekulasi untuk menampung relawan, bahkan partai koalisi yang belum mendapat jatah.

Untuk diketahui, di luar lima partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin yang masuk parlemen, hanya PSI dan Perindo yang menjadi anggota kabinet, minus Hanura, PKPI, dan PBB.

Berikut ulasan terkait banyaknya wakil menteri kabinet Jokowi:

Ada 12 Wakil Menteri

Dalam susunan kabinet Indonesia Maju, terdapat 12 wakil menteri yang siap membantu para menteri dalam memimpin kementeriannya. Ke-12 wakil menteri terdiri dari profesional sampai partai politik. Mulai dari Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi.

Kemudian Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional: Surya Tjandra (Kader PSI), Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wiryoatmojo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Hary Tanoesoedibjo (Kader Perindo).

Sebagai pembanding, saat pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama, posisi wakil menteri hanya diisi tiga orang, yakni; Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Rencana Tambah 6 Wakil Menteri

Setelah memiliki 12 wakil menteri, Presiden Jokowi dikabarkan akan menambah enam wakil menteri di kabinet Indonesia Maju. Kabar tersebut dilontarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Tapi, Moeldoko belum menyebutkan menteri apa saja yang bakal memiliki wakil menteri.

"Ada enam lagi rencana, tapi belum saya pastikan," katanya, Sabtu (9/11).

Sementara itu, pihak Istana melalui Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menyebutkan baru ada dua wakil menteri yang dibicarakan. Yakni wakil Panglima TNI dan wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

"Yang ada dibicarakan baru dua, wakil Panglima (TNI) dan wakil Mendikbud," kata Fadjroel di lokasi yang sama.

Menurut Fadjroel, penambahan wakil Panglima dan wakil Mendikbud akan segera diumumkan oleh pihak istana Kepresidenan.

"Jadi di luar itu seperti Pak Jokowi tadi katakan, belum dibicarakan. Jadi yang sudah terbit akan kita proses secepatnya, dalam proses. Ada (wakil) Kemendikbud dan wakil Panglima TNI," kata dia.

Penambahan Wakil Menteri Bukan untuk Tampung Relawan

Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman memastikan penambahan wakil Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju dilakukan Presiden Jokowi bukan untuk menampung tokoh-tokoh yang selama ini menjadi relawan dalam Pilpres 2019.

Saat ini baru ada dua wakil menteri yang akan ditambah. Yakni wakil Panglima TNI dan wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

"Tidak ada diskusi mengenai hal tersebut (penambahan Wamen untuk menampung relawan Jokowi)," ujar Fadjroel di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11).

Selain diduga untuk menampung relawan, penambahan kursi wakil menteri juga disebut untuk mengakomodir kader Partai Hanura. Kader Hanura diketahui tak mendapat posisi di Kabinet Jokowi-Maruf. Fadjroel menegaskan tak ada istilah bagi-bagi kursi atau jabatan dalam pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Tidak ada bagi-bagi jabatan, karena yang dilihat siapa putra putri bangsa terbaik sesuai dengan tugas yang ditulis atau yang dilakukan dalam perpres (peraturan presiden). Itu saja," kata dia.

Penambahan Wakil Menteri Tidak Efisien

Sementara itu, rencana penambahan wakil menteri menuai kritikan. Salah satunya dari Ketua DPR Puan Maharani, ia menilai penambahan enam wakil menteri tidak efisien.

"Tentu saja penambahan ini enggak efisien makanya saya menyampaikannya efektif dan baik," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Menurutnya, urusan Wamen adalah hak prerogatif Jokowi sebagai kepala negara. "Ya itu kan prerogatif presiden dan saya belum mendengar secara langsung dari Presiden. Saya baru mendengarnya dari media saja," ungkapnya.

Dia meminta semua pihak untuk menunggu keputusan Jokowi. Sebab, belum pasti juga Jokowi menambah kursi wamen.

"Jadi kita tunggu saja, apa iya sih nambah lagi 6?" ucapnya.