Bamsoet tanya ke Komjen Budi: Anda didukung PDIP dengan gas pol?
Merdeka.com - Calon tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka di KPK. Meski demikian dia tetap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di hadapan Komisi III DPR.
Usai memaparkan visi dan misinya kelak jadi Kapolri, giliran Komjen Budi mendapatkan pertanyaan dari fraksi-fraksi yang diwakilkan satu orang. Dipimpin Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin, sesi tanya jawab dimulai.
Politikus PDIP, Herman Hery mendapat giliran yang pertama menyampaikan pandangannya pada calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Jokowi itu. Kemudian, dilanjutkan politikus Golkar, Bambang Soesatyo.
Di awal pertanyaannya, pria yang akrab disapa Bamsoet ini memilih tidak mengomentari kasus transaksi mencurigakan yang membelitnya. Bamsoet rupanya lebih penasaran pada pengusungan Budi Gunawan yang dinilai kental muatan politis.
"Apa yang sesungguhnya terjadi antara Istana dan Anda. Karena kita yang dengar hanya rumor, apalagi calon Kapolri ini bukan hanya Budi Gunawan, ada calon lainnya. Rumor beredar, Komjen BD didukung PDIP dengan tekanan gas yang pol. Padahal ada juga calon lain. Ini bisa betul dan tidak," kata Bamsoet, dalam fit and proper tes, di ruang Komisi III, Jakarta, Rabu (14/1).
Bambang kembali penasaran, seberapa besar pengaruh PDIP di pemerintahan Jokowi-JK khususnya di lembaga penegak hukum.
"Saya sebagai partai di luar pemerintahan, saya menduga-duga apa yang terjadi. Kalau soal Jaksa Agung, PDIP kemudian harus merelakan posisinya, saudara Trimed kalau gak salah. Jadi tentu untuk kapolri ada hitung-hitungan khusus, sehingga orang menduga-duga ini peristiwa politik," tambahnya.
Di kesempatan berikutnya, politikus Gerindra, juga berpesan pada Komjen Budi bila kelak jadi Kapolri harus bersikap netral. Sebab dalam amanatnya di Pilpres 2014 lalu, Polri sangat tidak netral.
"Kami minta pada saudara, agar polri sikap netral saat proses Pemilu dan Pileg, kejadian kemarin kami rasakan ketidaknetralan Polri, kami minta progres dalam penanganan pidana pemilu," tegasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Bandingkan Perbedaan Mencolok Blusukan Ganjar dan Prabowo
Jika Ganjar melakukan blusukan masyarakat berbondong-bondong hadir
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaKPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPDIP Gugat Hasil Pileg 2024 di 13 Provinsi ke MK, Ada Jabar dan Kalsel
PDIP melampirkan bukti-bukti kuat yang bisa mengungkap adanya kecurangan di Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaPKS Terbuka Koalisi dengan PDIP di Putaran Kedua
PKS tak menutup kemungkinan berkoalisi dengan PDIP dan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca Selengkapnya