Bamsoet sebut Golkar dorong JK dampingi Jokowi sekali lagi
Merdeka.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mengakui pihaknya juga mendorong nama Jusuf Kalla (JK) sebagai bakal calon Wakil Presiden Joko Widodo. Selain nama Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang sebelumnya sudah didorong.
"Kita lagi fokus kepada bagaimana dari Golkar Pak JK maupun Pak Airlangga menjadi wakil presidennya Pak Jokowi," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Selasa (8/5).
Dia menilai sosok Jusuf Kalla masih paling ideal untuk menemani Jokowi. Ditambah, beberapa survei nama Jusuf Kalla masih dijagokan untuk kembali menjadi Cawapres. Seperti, dalam Litbang Kompas, nama JK menempati urutan teratas.
"Menurut saya pribadi pasangan pak Jokowi yang ideal ke depan adalah Pak JK. Pak JK adalah dari Partai Golkar," ujarnya.
Selain itu, JK sebagai politikus Golkar, jika kembali menjadi Cawapres tentu akan menguntungkan elektabilitas partai. Hal tersebut karena pemilu diadakan serentak, maka tiap partai tanpa terkecuali mengharapkan efek ekor jas (coat tail effect) atau limpahan suara dukungan bila kadernya maju di Pilpres.
"Kalau bicara Golkar dan setiap partai maka tiap partai berkepentingan ketumnya atau tokohnya menjadi Wapresnya Pak Jokowi karena besok pemilihan langsung Pilpres dan Pileg artinya pemilihan presiden dan partai, dengan harapan partai ini terdorong mendongkrak elektabilitasnya," jelasnya.
Sebelumnya, pencalonan Jusuf Kalla menjadi Cawapres kembali menghangat ketika UU Pemilu terkait masa jabatan digugat di Mahkamah Konstitusi.
Permohonan uji materi UU Pemilu diajukan oleh Muhammad Hafidz, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar. Pasal yang digugat yakni Pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf i.
Pasal 16 huruf dan huruf 227 huruf I UU Pemilu mengatur syarat bagi presiden dan Wakil Presiden, yaitu: belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, dan surat pemberitahuan belum pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.
Permohonan gugatan UU Pemilu sudah teregistrasi di MK pada Senin tanggal 30 April 2018 lalu. Pemohon merasa dirugikan jika JK tidak bisa lagi mendampingi Jokowi di Pemilu 2019. Sebab, kolaborasi keduanya dianggap telah menghadirkan capaian kinerja yang baik bagi Indonesia.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaMenebak Arah Langkah Jokowi Usai Tidak Jabat Presiden
Ternyata, isu Jokowi ingin gabung ke partai politik bukan hanya menuju ke Golkar saja
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSoal Dukungan Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang: Bisa Ditanyakan ke Bapak, Pilihannya Siapa
Terkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Ridwan Hisjam soal Jokowi Kader Golkar Sejak 1997, Bikin KTA Tak Susah
Lazimnya, seorang kader yang tergabung di sebuah partai pastinya memiliki kartu tanda anggota (KTA) untuk memastikan dia adalah kader yang sah.
Baca SelengkapnyaGanjar Persilakan Jokowi Kampanye Dukung Capres. Tapi Ingatkan Hal Ini
Masyarakat akan menilai dan membandingkan pernyataan Jokowi yang kerap berubah.
Baca SelengkapnyaPakai Dasi Kuning, Jokowi Akui Nyaman dengan Golkar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku merasa nyaman dengan Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi Merapat ke Golkar, Waketum: Kami Senang Semoga Bergabung Beneran
Golkar akan menanti bagaimana langkah yang akan diambil Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya