Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung pelaksanaan Kongres, Rakernas, atau Munas partai politik dilaksanakan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Sebab, menurut politikus yang akrab disapa Bamsoet itu, lebih cepat dilakukan Munas dan semacamnya menandakan kesiapan partai menghadapi agenda ke depan.

Hal tersebut berkaca pada Kongres PDI Perjuangan yang dilaksanakan 8 Agustus 2019 dan Muktamar PKB 20 Agustus 2019. Serta, Partai Gerindra juga akan melakukan Rakernas pada 21 September 2019.

"Penyelenggaraan Kongres, Munas, atau Rakernas sebelum pelantikan presiden-wakil presiden menandakan kesigapan partai politik menghadapi berbagai agenda kebangsaan pasca Pemilu 2019. Idealnya memang seperti itu, jadi presiden-wakil presiden terpilih sudah mengetahui arah dan garis perjuangan partai politik selama lima tahun ke depan. Apalagi pada 23 September 2020 akan ada Pilkada Serentak di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota," ujar Bamsoet disela acara Muktamar V PKB di Bali, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (21/8).

Politikus Golkar ini menambahkan, agenda penyusunan kabinet, struktur fraksi dan alat kelengkapan dewan harus dilakukan dalam waktu dekat sebelum agenda Pilkada serentak 2020. Menurut Bamsoet, agenda tersebut memerlukan persiapan matang sejak dini. Sehingga kebijakan partai politik tegak lurus dan tidak bercabang di kemudian hari.

"Dari sisi kader dan simpatisan partai di daerah, tentu mereka juga menunggu suksesi kepemimpinan di tubuh masing-masing partai politik sehingga bisa mengetahui arah labuhan partainya. Tidak seperti Partai Golkar yang masih galau bahkan sekadar Rapat Pleno dan Rapat Pimpinan Nasional saja belum jelas. Kader dan simpatisan PDI Perjuangan dan PKB yang sudah menyelenggarakan Kongres/Muktamar sangat beruntung karena mereka tak lagi diselimuti tanda tanya. Demikian juga Partai Gerindra, walaupun baru menyelenggarakan Rakernas, tapi sudah cukup memberikan gambaran tentang road map pembangunan partainya kedepan," kata Bamsoet.

Bamsoet mengingatkan partai politik PKB dan lainnya, punya tugas yang tidak mudah dalam menghadapi tantangan kebangsaan lima tahun ke depan. Bamsoet menilai, partai politik harus mendukung visi Presiden Joko Widodo untuk membangun sumber daya manusia dengan cara menyiapkan kader partai.

"Sebagai bangsa yang besar, kita punya Pancasila yang sudah diakui dunia sebagai ideologi yang mampu menciptakan perdamaian. Namun ironisnya, hasil survei nasional Cyrus Network pada 22-28 Juli 2019 memotret hanya 70 persen responden yang firm menerima Pancasila sebagai ideologi dan perekat bangsa. Sementara 4,7 persen mendukung khilafah, dan 13 persen menyatakan Indonesia harusnya menerapkan hukum syariah Islam. Padahal Ibu dan Bapak bangsa telah menitipkan Indonesia untuk menjadi rumah besar yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan suku, golongan ataupun agama," jelas Bamsoet.

Bamsoet menilai, visi itu menjadi tantangan besar partai politik termasuk PKB yang memiliki basis massa muslim terbesar di Indonesia untuk menjaga, mengamalkan, dan melestarikan ideologi Pancasila ke berbagai sendi kehidupan.

"Satu hal yang perlu diingat, Pancasila bukan hanya bersumber dari jati diri kebudayaan, melainkan juga sangat kental dengan nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Sehingga tidak perlu ada pertentangan antara Pancasila dengan Islam, atau Pancasila dengan agama lainnya. Membumikan Pancasila, khususnya kepada generasi milenial harus menjadi agenda utama bagi seluruh partai politik," pungkasnya.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini