Merdeka.com - Bendahara Umum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai islah yang telah disepakati oleh pihaknya dan kubu Agung Laksono bukanlah berarti menyelesaikan masalah di tubuh partai beringin.

Bahkan, dia menyebut islah sebagai bom waktu yang siap meledak. Lantaran, belum adanya kejelasan siapakah nanti yang berhak membubuhkan tanda tangan pendaftaran pilkada ke KPU.

"Bunyi pasal empat dari kesepakatan islah terbatas tersebut hanya mengatakan 'Untuk pendaftaran calon yang diajukan Partai Golkar pada bulan Juli 2015, usulan dari Partai Golkar ditandatangani oleh DPP Partai Golkar yang diakui oleh KPU. Jelas itu seperti bom waktu yang siap meledak pada saatnya nanti," kata Bamsoet melalui keterangannya, Senin (1/6).

Bamsoet menilai kubu Agung Laksono dipastikan bersikeras melakukan Koalisi dengan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mengusung calon kepala daerah sedangkan kubu Ical akan setia berkoalisi dengan Koalisi Merah Putih (KMP).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono menyatakan kubunya yang berhak untuk menandatangani surat pencalonan kepala daerah. Sebab, Golkar versi Munas Ancol yang diakui pemerintah sesuai SK Menkum HAM Yasonna Laoly.

"Kami berpegang pada Undang Undang, KPU wajib bertanya kepada pemerintah siapa yang sah. Outputnya SK Menkum HAM. Yang berhak tandatangani adalah DPP Golkar hasil Munas Jakarta. Tapi bagaimana ini supaya betul-betul diterima," kata Agung Laksono di rumahnya Jalan Cipinang Cempedak II Nomor 23, Polonia, Cawang, Jakarta Timur, Minggu (31/5).

Menurutnya, Golkar juga tidak menutup peluang koalisi dalam menghadapi pilkada serentak. Namun, dia memberi sinyal bakal menerima pinangan koalisi dengan hanya partai dukungan pemerintah.

"Kerjasama koalisi monggo (silakan), dengan sesama partai pendukung pemerintah; PDIP, NasDem, Hanura, PKB, dan PPP. Kami terbuka untuk berkoalisi nomor satu atau nomor dua. Utamanya supaya garis politiknya sama. Meski tidak menutup kemungkinan dengan siapa saja selama legal, punya SK Kemenkum HAM," terang dia.