Merdeka.com - Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, merekomendasikan kepada Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) untuk menolak Perppu Pilkada yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Awalnya Ical menerima rekomendasi, namun di tengah jalan sikapnya berubah mendukung Perppu Pilkada dan tak menggubris rekomendasi peserta Munas.

Atas sikap Ical itu, Sekjen Partai versi Munas Bali, Idrus Marham pun kembali menyampaikan pembelaannya. Menurut Idrus, pihaknya berubah haluan lantaran adanya permintaan masyarakat dan perjanjian dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Keputusan mendukung Perppu itu pun sebetulnya telah diperkuat akibat pertemuan KMP di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat SBY.

"Karena adanya permintaan dari rakyat dan kemarin kami sudah sepakat, Golkar mengikuti suara terbanyak di KMP yang mendukung Perppu Pilkada dan Perppu Pemda," kata Idrus kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/12).

Idrus menampik bila Ical melanggar rekomendasi DPD I dan DPD II sebagai peserta Munas untuk menolak Perppu Pilkada. Menurut dia, rekomendasi tersebut tetap dijalankan walaupun dengan catatan.

"Jadi dalam pemandangan umum pada Munas tanggal 1 dan 2 Desember, keseluruhan pandangannya mengatakan untuk merekomendasi menolak Perppu, merevisi MD3, dan itu ada semuanya. Dan tentu, ARB sebagai pemimpin yang menghargai dan demokratis, mengatakan 'ya oke silakan', karenanya kita wadahi dalam rekomendasi (Munas)," jelas Idrus.

Perubahan sikap Ical tersebut dianggap sebagai salah satu cara untuk mengakali DPD I dan DPD II sebagai peserta Munas. Terlebih sikap zig-zag Ical itu belum ada komunikasi yang dibangun dengan DPD-DPD tersebut.

"Nanti tinggal kita jelaskan pada DPD, kota/kabupaten, dan provinsi. Kita sudah lakukan komunikasi di antara 6 anggota KMP, lima di antaranya mendukung dan kita harus ikuti itu," tegas Idrus.

Sebelumnya, saat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut Golkar ingkar janji karena Munas Bali merekomendasikan menolak Perppu Pilkada, Idrus juga memberikan pembelaan. Dia berdalih penolakan berdasarkan aspirasi pengurus daerah partai di Munas Bali.

Menurut Idrus, keputusan itu baru berupa rekomendasi kepada DPP yang akan diteruskan kepada fraksi Golkar di DPR. Dia menjelaskan, dalam Munas berkembang berbagai isu dari pengurus daerah. Termasuk soal penolakan Perppu Pilkada.

"Kekuatan Partai Golkar ada pada sistem, sistem ada unsur demokrasi, seluruh pengambilan keputusan yang tercermin dalam Munas dilakukan secara demokratis. Oleh karena itu pikiran yang dikembangkan peserta Munas salah satu di antaranya bergulir aspirasi dari sebagian besar pimpinan Golkar yakni menyoroti Perppu Nomor 1 tentang Pilkada, Nomor 2 tentang Pemda," jelas Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).