Merdeka.com - Anggota Baleg, Bukhori Yusuf, meminta pemerintah memperhatikan nasib para pelaku UMKM yang kehilangan tempat usaha sebagai akibat proyek infrastruktur. Mereka mestinya mendapatkan prioritas dukungan dari pemerintah. Misalnya untuk menempati rest-rest area.

"Contohnya pembangunan jalan tol Jakarta-Surabaya itu ratusan ribu kepala keluarga dan puluhan ribu UMKM yang kemudian tidak bisa berusaha. Ini harus diberikan prioritas untuk bisa mengambil tempat-tempat di rest area terkait," ungkap dia, dalam rapat Baleg, Kamis (4/6).

Menurut Politikus PKS ini, para UMKM yang terdampak proyek infrastruktur tersebut tentu mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. "Karena kalau kita perhatikan, mereka luar biasa menjerit. Yang mestinya penghasilan semalam bisa Rp3 juta hingga Rp10 juta sampai Rp15 juta itu, boro-boro Rp3 juta, Rp300.000 juga sudah untung," jelas dia.

Mereka inilah yang seharusnya dijadikan prioritas oleh pemerintah agar dapat menjalankan dan mengembangkan usaha. Dijadikan prioritas, lanjut dia, artinya tidak diperlakukan sama dengan pelaku usaha lain, apalagi yang sudah tergolong pelaku usaha besar.

"Mereka dikasih keringanan. Harus membayar yang meringankan. Kalau perlu mendekati free. sampai mereka bisa menjadi UMKM yang leverage-nya naik. Yang mikro jadi kecil, kecil jadi menengah," terang dia.

"Baru kemudian diperlakukan sama. Jangan sampai kemudian misalnya orang satu tidak punya modal yang satu punya modal besar lalu disuruh bertarung. Ini tidak fair, tidak adil," tegas dia.

Dia mengakui tidak bisa di satu lokasi usaha 100 persen diisi oleh UMKM. Tentu dibutuhkan brand-brand besar untuk masuk. Hanya memang, kebijakan yang berpihak pada UMKM juga harus disiapkan pemerintah.

"Misalnya rest area di Cipali yang sangat besar bekas pabrik gula, itu 100 persen UMKM. Tetapi kemudian kelemahannya adalah ketika semua rest area 100 persen UMKM, dari sisi desain, interesting itu kurang. Karena itu memang perlu satu mix," tandas dia.

Sementara Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya pembatasan terhadap satu brand besar maupun internasional dalam satu lokasi usaha. Hal tersebut sebagai bagian untuk melindungi dan mendukung tumbuh kembang UMKM.

"Harus diatur. Jadi kalau satu brand dan produknya sama dalam satu kawasan, itulah yang membuat mati UKM. Jadi satu produknya ayam, satunya ayam lagi. Ayam produk kita mati," tegas dia.

"Mungkin ke depan yang paling bagus, berikan satu brand yang besar dalam satu kategori usaha kemudian ada satu dua lagi tapi dengan produk yang berbeda," imbuh Politikus Gerindra ini.

Pemerintah Diminta Atur Insentif Bantuan Biaya Sewa UMKM

Ditambahkan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Lamhot Sinaga, pemerintah diminta mengatur insentif bagi UMKM untuk membayar sewa tempat usahanya. Hal itu, sebaiknya diatur dalam RUU Cipta Kerja.

Dalam pandangan dia, salah satu hambatan bagi UMKM dalam berusaha yakni ketidakmampuan mereka untuk membayar biaya sewa tempat mereka berusaha.

"Sebenarnya persoalan yang ada sekarang selain masalah lokasi yang tidak strategis, adalah ketidakmampuan UMKM membayar biaya," ungkap dia, dalam rapat Baleg, Kamis (4/6).

Misalnya di Bandara Soekarno-Hatta. Khusus untuk terminal 3, tidak ada UMKM yang dapat masuk dan berusaha di situ lantaran tidak bisa membayar biaya sewa. "Saya pernah tanyakan misalkan di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 sama sekali tidak ada. Itu semua franchise yang internasional. Tapi kalau di terminal 2 itu ada," ujar dia.

Dia pernah berkomunikasi dengan pihak Angkasa Pura II selaku operator Bandara. AP II mengaku tak masalah jika Terminal 3 juga menjadi tempat usaha bagi UMKM. Tentu dengan catatan mereka bisa membayar sewa.

"Saya pernah tanyakan kenapa. Persoalannya Angkasa Pura bilang 100 persen pun (UMKM) mereka bisa sepanjang bisa bayar," jelas dia.

Dia berharap RUU Ciptaker juga mengatur adanya insentif bagi UMKM dari sisi biaya sewa. Dengan begitu mereka bisa bersaing dengan pelaku usaha besar bahkan dengan brand internasional.

"Maksud saya di UU ini juga harus diatur mereka kalau pun dibebankan biaya, tentu biaya yang dikenakan pada UMKM itu tidak sama dengan franchise internasional itu," ungkap dia.

"Di situlah letak afirmatifnya. Jadi di samping masalah lokasi strategis, juga harus memberikan afirmatif terhadap pembiayaan ketika mereka ditempatkan di sebuah tempat. Saya kira itu sangat penting juga diatur di dalam UU ini. sehingga mereka mampu membayar," tandasnya.