Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Baleg DPR desak pemerintah segera keluarkan supres RUU ASN

Baleg DPR desak pemerintah segera keluarkan supres RUU ASN Tim Pansus Pelindo II datangi KPK. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) Rieke Diah Pitaloka mendesak Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan surat presiden (surpres) tentang revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan UU ASN menjadi inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada (24/1).

"Pemerintah harus segera menyerahkan surpres," kata Rieke saat dihubungi, Jumat (3/3).

Rieke menuturkan, jika ada poin-poin yang tidak disetujui oleh pemerintah, seharusnya dimasukkan dalam daftar invetaris masalah (DIM) pemerintah. Apalagi, RUU ASN telah masuk di Prolegnas 2017 sebagai bahasan antara DPR dan Pemerintah.

"Kalau ada hal-hal yang tidak disetujui (dari draf DPR) itu harusnya masuk dalam DIM (daftar inventaris masalah) pemerintah. Ini kan sebuah mekanisme, tata cara yang diamanatkan UUD dan turunannya. Dia (Revisi) sudah disepakati jadi Prolegnas prioritas, itu enggak DPR sendiri, antara DPR dengan pemerintah," tegasnya.

Salah satu poin revisi menyangkut tuntutan honorer yang meminta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, rencana pengangkatan 439 ribu itu akan melalui mekanisme panjang seperti verifikasi dan validasi.

"Nanti diberikan ruang, tahapannya (pengangkatan honorer dan lain-lain) terserah pemerintah kesanggupanya gimana. Ada proses verifikasi dan validasi yang harus dijalankan. Jadi enggak langsung diangkat semua ada tahapanya," terang dia.

Untuk itu, jika pemerintah merasa keberatan dengan tuntutan honorer itu, sebaiknya memasukkannya ke dalam DIM agar bisa dibahas di Panitia Khusus (Pansus) atau komisi II.

"Jadi pihak-pihak yang merasa keberatan, itu masukkan ke dalam DIM. Jangan diabaikan hanya karena itu draf DPR. Kalau seperti itu ini juga bisa terjadi draf revisi usulan pemerintah, ini akan menjadi tidak sehat terhadap iklim legislasi," pungkasnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Cek Aturan Terkait Caleg NasDem Ratu Ngadu Bonu Wulla Mundur

Bawaslu Cek Aturan Terkait Caleg NasDem Ratu Ngadu Bonu Wulla Mundur

Bawaslu meyakini terdapat aturan mengenai pengganti caleg tersebut bila ditetapkan terpilih sebagai anggota DPR RI.

Baca Selengkapnya
Pemilu 2024 Habiskan Anggaran Rp23,1 Triliun

Pemilu 2024 Habiskan Anggaran Rp23,1 Triliun

Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Barisan Pemuda Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Barisan Pemuda Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Pemuda memiliki peran penting pembangunan bangsa dan negara

Baca Selengkapnya