Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bakal gabung ke KIH soal Perppu Pilkada, Demokrat tetap lobi KMP

Bakal gabung ke KIH soal Perppu Pilkada, Demokrat tetap lobi KMP Didi Irawadi Syamsudin. merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Partai Golkar mengubah haluan dengan menolak Perppu Pilkada. Elite Golkar berdalih keputusan itu adalah kemauan daerah saat Munas Golkar ke-IX digelar di Bali beberapa waktu lalu.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menerbitkan Perppu pun kecewa. Saking kecewanya, SBY menyebut Golkar telah berkhianat pada kesepakatan mendukung Perppu Pilkada yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu bersama Demokrat dan parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP).

Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menyatakan, partainya akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mendukung Perppu warisan SBY itu.

"KIH sudah jelas ya sikapnya mendukung pilkada langsung, pasti kami merapat ke sana (KIH)," kata Didi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (6/12).

Namun demikian, pihaknya hingga kini mengaku masih melobi parpol anggota KMP untuk tetap komitmen pada janjinya untuk mendukung Perppu Pilkada.

"Kami juga masih berupaya keras melobi-lobi kawan-kawan yang ada di KMP untuk komit pada janjinya," kata Didi.

Menurutnya, kesepakatan yang sudah disepakati oleh Partai Golkar, KMP dengan Demokrat soal Perppu Pilkada bukanlah kesepakatan biasa. Menurutnya, kesepakatan itu bentuk janji kepada rakyat Indonesia.

"Untuk yang sudah menjadi kesepakatan bukan cuma janji biasa tapi janji terhadap rakyat Indonesia," ujarnya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Selengkapnya
Polres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024

Polres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024

Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Baca Selengkapnya
40 Kata-Kata Ajakan Jangan Golput di Pemilu 2024, Jadi Warga Negara yang Patuh Melalui Suaramu

40 Kata-Kata Ajakan Jangan Golput di Pemilu 2024, Jadi Warga Negara yang Patuh Melalui Suaramu

Golput bukan hanya merugikan individu saja, namun berdampak pada keberlanjutan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya