Merdeka.com - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, PDI Perjuangan terlihat siap dalam menghadapi pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Padahal, sikap PDIP mendukung pemilu proporsional tertutup.

Airlangga mengaku telah berkomunikasi dengan seluruh partai membahas sistem pemilu terbuka dan tertutup. Termasuk dengan PDIP. Ia melihat partai banteng itu juga siap menghadapi pemilu sistem proporsional terbuka.

"Saya juga sudah berkomunikasi dengan keseluruhan partai termasuk PDI Perjuangan kalau yang saya lihat bakal calon yang diajukan juga siap untuk pemilihan terbuka," kata Airlangga saat Rakernas Golkar 2023 di kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu (4/6).

Upaya Golkar

Partai Golkar terus mengupayakan agar sistem pemilu di 2024 diterapkan sistem proporsional terbuka. Susunan bakal caleg Golkar hari ini disiapkan untuk menghadapi sistem terbuka.

"Golkar masih berjuang soal pemilu 2024 adalah pemilihan yang terbuka, susunan bacaleg Golkar mencerminkan pemain yang disiapkan untuk bermain terbuka," jelas Airlangga.

Salah satu upaya itu, Golkar terus melakukan konsolidasi dengan delapan partai politik di DPR untuk memperjuangkan sistem proporsional terbuka. Di antara partai di parlemen hanya PDIP yang tidak diikutsertakan dalam konsolidasi sebagai partai pendukung sistem tertutup.

"Oleh karena itu Golkar terus berjuang untuk sistem pemilihan proporsional terbuka. Dan kemarin saya berterima kasih kepada fraksi golkar yang terus mengkonsolidasikan 8 partai yang telah berjuang untuk terbuka," ujar Airlangga.

Sistem Pemilu Digugat

Diberitakan, delapan partai politik di DPR kembali menyatakan sikap penolakan sistem proporsional tertutup atau coblos partai pada Pemilu 2024. Delapan parpol fraksi di parlemen itu di antaranya, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, Nasdem, dan Gerindra.

Hanya PDI Perjuangan yang tidak ikut menyatakan sikap menolak terhadap sistem coblos partai. Absennya PDIP lantaran mendukung sistem Pemilu proporsional tertutup dan kini tengah menunggu putusan MK.

Delapan partai politik di DPR yang menolak sistem Pemilu coblos partai bukan caleg itu dihadiri perwakilan masing-masih fraksi di parlemen.

Antara lain ketua fraksi Golkar Kahar Muzakir, ketua fraksi PAN Saleh Daulay, ketua Fraksi Nasdem Robert Rouw, ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, ketua Fraksi PPP Amir Uskara dan ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburrokhman, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Sekretaris fraksi PKB Fathan Subchi dan yang lainnya.

Delapan fraksi parpol itu kembali menegaskan agar Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka. Selain mendegradasi demokrasi, gugatan itu bertentangan putusan MK yang bersifat mengikat.

"Terbuka yes, tertutup no!" teriak delapan ketua fraksi kompak menutup jumpa pers sambil mengangkat tangan di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir mengatakan, sistem proporsional terbuka atau coblos caleg sudah dilakukan sejak lama. Sehingga, jika diubah menjadi coblos partai, hak konstitusional para bakal calon legislatif (bacaleg) akan terenggut.

"Maka kita meminta supaya tetap sistemnya terbuka. Kalau mereka memaksakan mungkin orang-orang itu akan meminta ganti rugi. Paling tidak mereka urus SKCK segala macem itu ada biayanya. Kepada siapa ganti ruginya mereka minta? Ya bagi yang memutuskan sistem tertutup," kata Kahar dalam konferensi pers.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com