Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas draf Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD atau UU Pemilu hari ini. Hasil rapat tersebut akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah pada Selasa (25/10) besok.

Setelah itu, draf RUU Pemilu akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR. Dalam paripurna tersebut, akan diputuskan pembentukan Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus). Namun, menurutnya, jika dilihat dari kompleksitas RUU itu, kemungkinan DPR akan membentuk pansus besar.

"Kita sampaikan di rapat bamus, kemudian kita tentukan, apakah ini akan menggunakan pansus yang besar atau cukup panja atau pansus yang kecil. Kalau panja, hanya melibatkan Komisi II, meskipun itu juga melibatkan 10 fraksi yang ada. Kalau pansus besar, ini harus melibatkan seluruh komisi yang ada, anggotanya jauh lebih banyak," kata Agus di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/10).

"Memang kalau dilihat dari kompleksitasnya, itu juga bisa saja jadi pansus yang besar. Kalau melihat supaya lebih cepat, mungkin pansus yang lebih kecil sehingga kita tentunya kita akan berproses setelah kita melaksanakan rapim," sambung dia.

Agus mengungkapkan, lebih baik Pansus RUU Pemilu dibuat sebelum memasuki masa reses. Hal tersebut dikarenakan pembahasan RUU Pemilu terbilang kompleks ditambah waktu pembahasan singkat. Masa reses DPR akan berlangsung pada (28/10) mendatang.

"Sebaiknya sebelum masa reses karena ini UU yg sangat harus dibahas dan menurut saya penting dan perlu menggunakan waktu yang seefektif mungkin," terangnya.

DPR memiliki waktu hingga April tahun 2017 untuk membahas dan meneken RUU tersebut. Pasalnya, KPU akan memulai tahapan pemilu serentak 2019 pada bulan April. Oleh karenanya, dia menyebut masa reses kemungkinan akan digunakan untuk membahas RUU Pemilu.

"Barangkali yang reses bisa melaksanakan reses, tapi bisa saja ini dilakukan di saat-saat reses. ini tergantung dari keputusan bamus, karena memang kita ketahui, RUU pemilu itu harus secepatnya jadi UU pemilu," jelas dia.

Ditambahkannya, fraksi-fraksi juga akan memulai mengkaji draf RUU versi pemerintah itu sejak masa reses berjalan. Salah satu poin yang akan dikaji adalah sistem pemilu yang dilakukan dengan proporsional terbuka terbatas yang diusulkan pemerintah. Termasuk juga, keikutsertaan partai baru dalam Pemilu.

"Masalah terbuka tertutup, ini masih perdebatan. Masalah berapa besarnya pengajuan dari presiden apakah sama dengan yang kemarin atau tidak dan masalah keikutsertaaan siapa yang boleh mengusulkan. Kan ini ada partai baru juga. itu semua menjadi topik yang akan dibahas lebih detail," kata dia.

Selain itu, Agus menegaskan pihaknya harus sudah membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pemilu setelah reses. Langkah tersebut diperlukan agar perbedaan pandangan antara pemerintah dengan DPR soal sistem dan mekanisme pemilu dapat segera diselesaikan.

"Setelah reses ya sudah harus ada DIM. kalau tidak ada menjadi lebih molor lagi. dan kita harapkan ini juga di dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa disetujui antara pemerintah dan DPR," pungkas dia.