Merdeka.com - DPR berencana menggelar rapat konsultasi dengan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji 2017. Dari pihak pemerintah, DPR mengundang Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Hukum Dan HAM, Yasonna Laoly, Dirjen Keimigrasian, Ronny F Sompie, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo Dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, agenda rapat konsultasi akan membicarakan evaluasi sekaligus teknis persiapan pemerintah dalam menyelenggarakan haji.

"Kebetulan ini tahun pertama kuota haji Indonesia dikembalikan bahkan ditambah. Itu signifikan sehingga perlu evaluasi dan persiapan," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).

Soal evaluasi, Fahri menuturkan, rapat tersebut akan membahas permasalahan haji 2 tahun terakhir, termasuk soal manajemen pelaksanaan. "Dua tahun tim pengawas haji evaluasi apa yang jadi permasalahan di haji. Ada dua hal, pertama politik ekonomi haji dan manajemen pelaksanaan," jelasnya.

Selain itu, DPR dan Pemerintah akan membahas penambahan kuota haji 2017 serta penyerahan hasil uji kelayakan dan kepatutan Komisoner Badan Pengelola Keuangan Haji.

"Ada penambahan kuota dan tahun ini presiden akan angkat tim atau komisoner Badan Pengelola Keuangan haji. Yang DPR telah setujui untuk serahkan fit dan proper test anggota di Komisi VIII. Terutama wakil pemerintah jadi pengawas," ujar Fahri.

Dalam rapat itu, kata Fahri, DPR dan Pemerintah juga akan membahas rencana investasi Indonesia di Arab Saudi. Semisal, membangun kota dimana mayoritas penduduknya adalah Warga Negara Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 90 triliun untuk membangun segala infrastruktur yang diperlukan.

"Kita punya Rp 90-an triliun ready to invest, diharapakan digunakan untuk bangun infrastruktur haji. Misalnya usulkan Indonesia bangun kota Indonesia di Mekah dan Madinah. Sehingga ikut investasi dalam infrastruktur haji dan kenalkan Indonesia secara utuh di dunia sehingga jadi tempat lihat budaya dan kuliner Indonesia," tandasnya.

"Dua hal yang akan dibahas mendalam nanti bagaimana persiapan pemerintah jawab isu dengan baik. Karena kita ingin lanjutkan diplomasi dan komunikasi dengan Arab Saudi karena di pihak mereka ada tindakan positif sehingga kita juga perlu langkah positif," tutup Fahri.