Bacakan Dalil PHPU, BPN Singgung Kesetaraan Peserta Pilpres

Jumat, 14 Juni 2019 10:57 Reporter : Yunita Amalia
Bacakan Dalil PHPU, BPN Singgung Kesetaraan Peserta Pilpres BPN laporkan gugatan kecurangan pemilu ke MK. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Anggota tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membacakan dalil serta argumentasi pengajuan gugatan Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Anggota tim kuasa hukum, Denny Indrayana menyebut dalam kontestasi pilpres 2019, Joko Widodo telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden.

"Yang dihadapi oleh pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Prabowo-Sandi bukanlah paslon 01, tetapi sebenarnya adalah presiden petahana Joko Widodo yang menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power)," katanya saat membacakan dalil, Jumat (14/6).

BPN diwakili Denny sebagai pemohon dalam sengketa PHPU, menilai Jokowi yang notabene sebagai petahana justru memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan aktivitas kampanye politiknya namun hal itu justru tidak dipersoalkan publik.

Dengan label petahana itulah menurut Denny justru memberi peluang Jokowi melakukan kecurangan secara sistematis, terstruktur, dan masif (TSM).

Padahal, sambung Denny, dalam prinsip-prinsip pemilu jujur dan adil yaitu seluruh peserta memiliki hak dan fasilitas yang sama.

"Kerangka hukum seharusnya menjamin semua partai politik dan kandidat dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil," ujarnya.

"Paslon 01 telah melakukan kecurangan pemilu, yang tidak hanya biasa-biasa saja tetapi sudah bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif)," tambah Denny.

Sidang perdana PHPU Pilpres 2019 dipimpin oleh Ketua MK, Anwar Usman dengan delapan hakim anggota.

Agenda sidang perdana yakni mendengar segala dalil dan argumentasi pihak pemohon mengajukan gugatan. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak terkait hanya mendengar dalil pemohon.

Untuk menjawab dalil pemohon, majelis hakim memberi kesempatan pada sidang berikutnya. [fik]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini