Politik

Hasto menjelaskan kepada Felicia Tissue bahwa gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan penyelenggara.

Ikuti langkah-langkah lengkap untuk memeriksa hasil Real Count Pilkada Jakarta 2024 di situs resmi KPU.

Hasil resmi KPU untuk Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan bahwa pasangan Pramono-Rano memimpin di tiga daerah utama di Jakarta. Lihat hasil selengkapnya!

PDIP berencana memecat 27 kadernya, termasuk Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution, karena melanggar disiplin partai dalam Pilkada 2024.

PDIP sudah tidak menganggap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga sebagai kader. PDIP sudah tidak sejalan dengan Jokowi.

Puan menyinggung soal proses pelaksanaan Pilkada 2024 hingga isu PHK massal yang terjadi belakangan di Indonesia.

Gugatan ini mereka layangkan karena mengendus dugaan pelanggaran konstitusional mengenai hak pilih pada Pilkada Kota Banjarbaru.

Namun, Yoga menilai, Jokowi lebih baik menjadi bapak bangsa, ketimbang gabung partai.

Golkar menilai Jokowi sudah merdeka sudah bebas memilih untuk berlabuh ke partai mana saja.

Sekjen PAN Eko Patrio sangat terbuka jika Presiden ke-7 RI Jokowi bergabung ke partainya.

Angka golput Jakarta pada Pilgub sebelumnya ialah 20,5 persen.

Bawaslu turun tangan menyelidiki kasus surat suara Pramono-Rano yang dicoblos ketua KPPS di TPS 028 Pinang Ranti.

Tarigan, tokoh masyarakat di Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur mengaku kesal.

Bawaslu menyebut angka tersebut menjadi bukti banyaknya upaya pelanggaran aturan di Pilkada serentak 2024, yang sudah dilakukan pencegahan.

Jenis pelanggaran berdasarkan laporan dan temuan seperti dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penolakan menggelar 26 PSU itu setelah KPU mengkaji rekomendasi Bawaslu.

Partai Demokrat mengklaim memenangkan 24 Pilkada tingkat Provinsi dan 250 Pilkada kabupaten atau kota.

Satu calon yang unggul melawan kotak kosong tersebut yakni Roby Kurniawan dan Deby Maryanti.

Pramono Anung-Rano Karno unggul di 42 kecamatan se-Jakarta, berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Ketua DPR RI Puan Maharani melantik Tim Pengawas Intelijen DPR.