Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Apa beda kampanye hitam dan negatif, ini penjelasannya

Apa beda kampanye hitam dan negatif, ini penjelasannya Kampanye hitam. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Seruan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman kepada kader melakukan negative campaign atau kampanye negatif di Pemilu 2019 mendatang. Sohibul mempersilakan kader kampanye negatif dengan catatan serangan terhadap lawan dilakukan berdasarkan fakta.

"Saya mengatakan 80 persen kampanye kita harus positive campaign. Silakan masuk ke negative campaign cukup 20 persen," kata Sohibul, saat Konsolidasi Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10).

Namun, dia mewanti-wanti para kader PKS untuk tidak melakukan kampanye hitam. Terlebih sampai melakukan fitnah dan juga menyebarkan berita bohong alias hoaks.

Sohibul meminta terhadap para kadernya untuk aktif turun ke bawah atau ke masyarakat. Menurutnya berdasar survei, hanya 10 persen warga yang terpengaruh pada politik uang.

"Yang tidak boleh atau zero tolerance itu black campaign, tidak ada toleransi pada fitnah," tegasnya.

Imbauan Sohibul itu mendapat kritik dari koalisi Capres-Cawapres Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin maupun Capres-Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo-Sandiaga. Mereka menolak kampanye negatif diserukan Sohibul Iman terhadap kader PKS.

Lantas apakah perbedaan kampanye negatif (negative campaign) dan kampanye hitam (black campaign)?

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, kampanye hitam dan kampanye negatif berbeda. Menurut Mahfud, kendati tak dilarang dalam Pemilu, kampanye negatif lebih mengemukakan sisi kelemahan faktual tentang lawan politik. Kampanye negatif yang dilakukan para politisi tak bisa dihukum.

"Kalau Anda bilang bahwa Jokowi PKI atau bilang bahwa Prabowo terlibat ISIS itu adalah black campaign. Tapi kalau Anda bilang Jokowi kerempeng atau bilang Prabowo dulu kalah terus dalam Pilpres maka itu negative campaign. Black campaign bisa dipidana, negative campaign bisa dilawan dengan argumen," kata Mahfud MD lewat akun Twitter-nya @mohmahfudmd, Minggu (14/10), seperti dikutip merdeka.com, Senin (15/10).

Pakar hukum tata negara ini menjelaskan, kampanye hitam menjurus kepada fitnah dan kebohongan tentang lawan politik. Kampanye hitam ini jelas dilarang oleh Undang-undang.

"Black campaign adalah kampanye yang penuh fitnah dan kebohongan tentang lawan politik. Negative campaign adalah kampanye yang mengemukakan sisi negatif atau kelemahan faktual tentang lawan politik. Negative campaign tidak dilarang dan tidak dihukum karena memang berdasar fakta. Yang bisa dihukum adalah back campaign," tulis Mahfud.

Mahfud menyarankan sebaiknya kampanye mengedepankan progam ketimbang mencari kelemahan lawan politik maupun menyebarkan kabar bohong. "Intinya, sebaiknya kampanye itu adu program saja. Tak usah pakai black campaign atau negative campaign. Tapi kalau Anda terpaksa melakukan negative campaign maka tidak ada sanksinya. Barulah Anda bisa dihukum atau dipidanakan kalau melakukan black campaign," tandasnya.

Di sisi lain, Bawaslu menyatakan tetap berpatokan pada Pasal 280 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait polemik kampanye negatif digaungkan Sohibul Iman terhadap kader PKS.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjelaskan UU tersebut telah menyatakan tentang larangan pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu yang mempersoalkan dasar negara, menghina dalam hal SARA, hingga menghasut serta mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Sehingga dapat disebut pelanggaran bila kampanye tersebut mencakup apa yang telah ditetapkan UU.

"Jadi nggak bisa sepotong-potong untuk dikatakan itu ujaran kebencian atau tidak. Iya tergantung konteks dan tata cara penyampaian serta bahasa yang dipergunakan," kata Fritz saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Senin (15/10).

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kampanye di Padang, Mahfud MD Janji Segera Rumuskan UU Masyarakat Hukum Adat

Kampanye di Padang, Mahfud MD Janji Segera Rumuskan UU Masyarakat Hukum Adat

Mahfud berjanji untuk mengesahkan UU Masyarakat Hukum Adat.

Baca Selengkapnya
Akui Boleh Menteri Sambil Cawapres, Mahfud: Jadi Tidak Enak, Tugas Menko & Kampanye Sulit Dibedakan

Akui Boleh Menteri Sambil Cawapres, Mahfud: Jadi Tidak Enak, Tugas Menko & Kampanye Sulit Dibedakan

Ketika pejabat turun dalam kontestasi politik sangat sulit menghindari conflict of interest

Baca Selengkapnya
Tetesan Air Mata Cak Imin Sambut Pelukan Anies Baswedan saat Tutup Kampanye di JIS

Tetesan Air Mata Cak Imin Sambut Pelukan Anies Baswedan saat Tutup Kampanye di JIS

Kampanye akbar terakhir digelar hari ini jelang memasuki masa tenang pada 11-13 Februari 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bingung Menyikapi Money Politik? Ini Tips dari Mahfud MD

Bingung Menyikapi Money Politik? Ini Tips dari Mahfud MD

Jika ditekan seseorang untuk memilih nama-nama tertentu, dia pun menyarankan untuk di-iyakan saja. Tetapi pada hari H nanti, silakan memilih sesuai hari nurani.

Baca Selengkapnya
Kampanye di Kendal, Ganjar: Jangan Saling Menyakiti dan Jaga Perasaan

Kampanye di Kendal, Ganjar: Jangan Saling Menyakiti dan Jaga Perasaan

"Sekarang lagi proses pemilu, kita harapkan semua saling menjaga perasaan, jangan saling menyakiti, jangan menyebar hoaks," kata Ganjar

Baca Selengkapnya
Kampanye Akbar Anies-Cak Imin di JIS, Jusuf Kalla Bakal Hadir?

Kampanye Akbar Anies-Cak Imin di JIS, Jusuf Kalla Bakal Hadir?

Rencananya Anies-Cak Imin akan menyelenggarakan kampanye akbar di JIS pada 10 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kampanye di Simalungun, Mahfud MD Janji Hapus Seluruh Kredit Macet Petani-Nelayan

Kampanye di Simalungun, Mahfud MD Janji Hapus Seluruh Kredit Macet Petani-Nelayan

Mahfud menyebut, pupuk langka mengancam petani beralih profesi

Baca Selengkapnya
Soal Presiden Boleh Kampanye, Meutya Hafid Nilai Jokowi bukan Deklarasi Keberpihakan

Soal Presiden Boleh Kampanye, Meutya Hafid Nilai Jokowi bukan Deklarasi Keberpihakan

Meutya menjelaskan pernyataan Jokowi terkait kampanye dan keberpihakan di Pemilu, hanya dalam konteks menjelaskan aturan.

Baca Selengkapnya
Mahfud Ungkap Ancaman Didapat Pejabat karena Bantu Kampanyenya di Daerah: Bahaya untuk Karir Anda!

Mahfud Ungkap Ancaman Didapat Pejabat karena Bantu Kampanyenya di Daerah: Bahaya untuk Karir Anda!

Mahfud meminta pejabat di daerah yang masih aktif mengenalnya tidak ikut membantunya dalam memberikan fasilitas berkampanye.

Baca Selengkapnya