Anis Matta: Perubahan Sosial Lebih Cepat Ketimbang Reformasi Politik
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai, selama 20 tahun terakhir perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat jauh lebih cepat dan besar ketimbang reformasi politik.
"Penyebabnya, kondisi struktural dengan bonus demografi lalu terbentuknya kelas menengah baru yang jumlahnya cukup banyak," kata Anis saat menjadi pembicara kunci pada diskusi virtual bertajuk ‘Demokrasi Indonesia di simpang jalan?’ Jumat (5/3).
Selain bonus demografi, salah satu pendiri Partai Keadilan yang kini bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai, tren pertumbuhan populasi urban serta infiltrasi global juga turut serta mempengaruhi.
"Meski begitu, reformasi ketatanegaraan juga bisa menciptakan keseimbangan baru dan stabilitas politik Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia," ujar politisi kelahiran Bone, Sulawesi Selatan 7 Desember 1969 tersebut.
Dalam pembuka diskusi, Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto, memaparkan, tentang situasi demokrasi di Tanah Air yang kini terus berubah ditandai dengan fenomena banyaknya partai politik baru muncul.
"Oleh sebab itu sebetulnya turut memperkaya khasanah demokrasi di Indonesia dengan segala peristiwa politik terjadi, apalagi pada saat pandemi Covid-19 sekarang yang membuat jadi terbatas," ucap Hery.
Pembicara lainnya yang juga merupakan Wakil Ketua Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah menilai, saat ini elite di Tanah Air tidak menunjukkan keseriusan berdemokrasi.
Menurut dia, kondisi tersebut terjadi akibat terlalu lamanya Indonesia dalam kungkungan sistem politik kerajaan sekaligus mengalami masa yang disebutnya kolonialisme imperialisme.
"Cita rasa, kebebasan melemah dan harus mengikuti maunya negara sedang terjadi di Indonesia," kata eks Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Demokrasi Mengikat dan Normatif
Sementara itu, pengamat politik sekaligus Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Komaruddin Hidayat mengatakan, proses demokrasi di Indonesia terlalu mengikat dan normatif karena menerapkan referensi dari barat.
"Jadinya demokrasi di Indonesia lebih dekat ke informasi untuk memengaruhi opini masyarakat," ujarnya.
Informasi yang disampaikan tersebut bertemu dengan realitas di tengah masyarakat yang pluralis dan religius. Terkadang hal itu bisa sinkron namun juga kerap berbenturan, ujar Komaruddin.
Pembicara lainnya, pakar politik internasional Imron Cotan mengatakan demokrasi seharusnya memberikan apa yang menjadi kepentingan rakyat.
"Saat ini Indonesia baru dalam eksperimen demokrasi. Harus hati-hati. Cita rasa demokrasi harus terus dilembagakan supaya tidak kembali masa lalu saat orde lama dan orde baru," kata dia.
Terakhir, ia mengingatkan jangan sampai menganggap demokrasi adalah jawaban dari semua masalah politik negara. Indonesia harus berada di tengah untuk terus melakukan moderasi.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana Kutip Pernyataan Ganjar: Jangan Sampai Menganggap Lawan Politik Itu Sebagai Musuh
Ari lantas mengutip pernyataan Ganjar agar persatuan Indonesia harus terus dibangun melalui kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik.
Baca SelengkapnyaPemilu 2019 Tanggal Berapa? Berikut Pelaksanaan dan Pemenangnya
Pemilu 2019 menandai pemilihan presiden keempat dalam era reformasi Indonesia.
Baca Selengkapnya7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik
Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dinasti Politik Merupakan Suatu Anomali di Era Indonesia Modern
Apakah partai politik saat ini benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan sungguh-sungguh menjalankan aspirasi tersebut.
Baca SelengkapnyaKemajuan Pembangunan Tak Merata Picu Polarisasi Politik dalam Skala Global
Negara-negara maju mengalami tingkat pembangunan manusia yang mencapai rekor tertinggi.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaRelawan Dianiaya TNI di Boyolali, TPN Ganjar Bakal Lapor Komnas HAM
Menurutnya, dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia menjalankan pemilu yang tidak cacat dan bermasalah.
Baca SelengkapnyaRekonsiliasi Antar-Parpol Diyakini Bikin Suasana Sejuk Usai Pemilu 2024
Perlu ada pertemuan antara perwakilan partai politik, termasuk tokoh-tokoh nasionalis dan agamis.
Baca SelengkapnyaPrinsip dan Asas Pemilu di Indonesia, Berikut Penjelasannya
Pemilihan Umum adalah proses demokratis yang dilakukan secara berkala untuk memilih wakil rakyat atau pejabat publik dalam suatu negara.
Baca Selengkapnya