Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons pernyataan Anies Baswedan terkait ada Menteri Koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi. Airlangga mengatakan, ada empat Menko di Kabinet Indonesia Maju.

"Menko ada 4," tegasnya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (19/3).

Airlangga enggan menjelaskan lebih jauh maksud dari jawaban tersebut. Dia bergegas pergi meninggalkan awak media dan menaiki kendaraannya sembari melambaikan tangan.

Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menambahkan, hanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bisa mengubah konstitusi.

"Yang bisa mengubah konstitusi ya MPR. Sesuai UUD yang bisa mengubah ya MPR," kata Ketua MPR ini.

Sebagai informasi, ada empat Menko saat ini. Mereka adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan.

Menko Ingin Ubah Konstitusi

Sebelumnya, pernyataan Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai NasDem, PKS dan Demokrat, Anies Baswedan menuai polemik. Sebab, mantan Gubernur DKI itu mengungkapkan ada Menteri Koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Anies saat pidato dalam acara ‘Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI’ yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam.

"Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.

Tuai Kritik

Pernyataan Anies langsung dikritik tokoh partai di luar Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta agar Anies Baswedan berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di depan publik. Sebab, dapat menimbulkan kegaduhan.

Dia menilai, pernyataan Anies akan berdampak terhadap penafsiran masyarakat terhadap demokrasi Indonesia. Jangan sampai, pernyataan Anies membuat masyarakat berpikir bahwa demokrasi Indonesia terkesan gampang.

"Saya pikir kita sebaiknya berhati-hati mengeluarkan statement. Bahwa demokrasi di Indonesia ini jangan dibuat kelihatan gampang," kata Dasco, saat dihubungi merdeka.com, Jumat (17/3).

Sementara, Wasekjen PDI Perjuangan (PDIP) Sadarestuwati menilai pernyataan Anies sangat mengada-ngada. Seharusnya, Anies sebagai mantan menteri paham bagaimana mekanisme dan siapa yang berhak untuk mengubah konstitusi.

"Itu sih mengada-ada. Memang Menko bisa mengubah konstitusi? Harusnya seorang mantan menteri, mantan gubernur tahu mekanisme perubahan konstitusi," kata Sadarestuwati.

Sementara Partai Golkar, yang merupakan parpol yang dipimpin oleh salah satu Menko yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku tidak pernah ada pembahasan terkait perubahan konstitusi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng.

"Enggak ada, enggak pernah ada kalau ada di DPR kan tentunya di masing-masing partai juga ada pembahasan. Enggak ada di masing-masing partai," ucapnya.

Mekeng menilai, Anies terlalu berlebihan dan cemas dalam menghadapi Pilpres 2024. Dia meminta Anies agar bersaing secara sehat tanpa mengeluarkan pernyataan tuduhan.

"Jangan terlalu naiflah statement-statement itu buat masyarakat jadi resah. Bersaing secara sehat saja gak usah tuduh-tuduh yang enggak penting," ujarnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com