Anies-Sandi unggul hitung cepat, Gerindra ingatkan KPU DKI netral
Merdeka.com - Sejumlah lembaga survei yang melakukan hitung cepat menyatakan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhasil menumbangkan incumbent Basuki T Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI 2017. Proses selanjutnya, KPU DKI akan melakukan penghitungan secara manual untuk menentukan pemenang secara resmi dalam waktu kurang dari satu bulan.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mewanti-wanti agar penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU DKI netral. Terlebih, menurut dia, ada isu yang menyebutkan Ketua KPUD Sumarno dan anggota KPU DKI Dahlia sering berkomunikasi secara intens dengan Charles Honoris Bendahara Timses Ahok dan Djarot
"Kami minta KPUD netral dan menjaga independensinya demi Pilkada DKI yang demokratis dan sehat," kata Andre dalam pesan singkat, Rabu (19/4).
Selain mengingatkan KPUD, Andre juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) turun tangan. Bawaslu turun untuk memastikan setiap kegiatan yang digelar KPUD berjalan sesuai tahapan.
Berikut mengawasi kegiatan demi kegiatan yang dilakukan dua pasangan calon beserta tim pemenangannya. Terlebih jelang pencoblosan Pilkada DKI marak aksi pembagian sembako oleh tim paslon. Kegiatan yang semestinya bisa dilakukan penindakan dan meneruskannya ke pihak kepolisian.
Warga Jakarta yang peduli terhadap proses demokrasi lima tahunan di Ibu Kota membuktikannya sendiri melalui berbagai sosial media. Yakni dengan mengirimkan berbagai kecurangan pada masa tenang dengan membagikan sembako.
"Sangat kentara, Bawaslu DKI harus lebih tegas menindak setiap pelaku pelanggaran karena mereka secara langsung merusak proses demokrasi di Ibu Kota," kata Andre.
Juru Bicara Tim pemenangan paslon Anies Baswedan - Sandiaga Uno itu menambahkan, DKPP perlu mengawasi setiap kegiatan penyelenggara pemilu berikut kecenderungannya dalam Pilkada DKI. Jika penyelenggara pemilu tidak mampu menjaga netralitas dan independensinya berdampak serius bagi kepemimpinan di Jakarta dalam lima tahun mendatang.
Di sisi lain, Andre juga menyoroti komisaris BUMN yang ikut cawe-cawe dalam Pilkada DKI. Ia meminta Menteri BUMN Rini Soemarno menegur beberapa komisaris seperti Kartika Djoemadi dan Budi Arie yg ditenggarai menjadi Timses Ahok dan Djarot tersebut, sebab telah melakukan tindakan yang melanggar aturan.
"Komisaris yang aktif cawe-cawe di Pilkada harus ditegur, Menteri BUMN pasti tahu bahwa komisaris BUMN tidak berpolitik. Kalau memang mau aktif berhenti saja jadi komisaris BUMN," tegasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Minta Pendukung Lanjutkan Perjuangan, Tunggu Perhitungan Suara KPU
Anies meminta semua pihak untuk menghormati segala proses yang tengah berjalan di KPU.
Baca SelengkapnyaAnies Beri Sinyal Gandeng Kubu Ganjar Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Anies menilai dengan adanya inisiatif hak angket, proses di DPR bisa berjalan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gerindra Ungkit Totalitas Menangkan Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta
Muzani menceritakan, Gerindra menurunkan ribuan kader dari seluruh Indonesia demi Anies.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaAnies Tegaskan Berada di Luar Pemerintahan Jika Kalah Pilpres 2024
Anies menyebut usai hasil rekapitulasi diumumkan KPU barulah pernyataan resmi bakal diungkapkannya.
Baca SelengkapnyaGerindra Pede Kesaksian Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres Bongkar Fitnah Kecurangan Prabowo-Gibran
Gerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya