Merdeka.com - Anggota Fraksi PDI PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menyoroti kesalahan bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan saat membaca data Badan Pusat Statistik (BPS) dan membandingkan pembangunan jalan nasional di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sepatutnya minta maaf.

"Heboh soal salah data tentang panjang jalan yang dibangun era Presiden SBY yang dikatakan Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun Presiden Jokowi, tidak diikuti permintaan maaf Anies mau pun timnya," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/5).

Menurut Gilbert atas kesalahannya tersebut, Anies sepatutnya meminta maaf, bukan malah menyalahkan media, sumber data yang dikutipnya. Gilbert juga menyayangkan kerja Anies dan tim karena tidak mengecek kebenaran data pembangunan jalan terlebih dahulu, sebelum disampaikan ke publik.

"Sepatutnya Anies dan tim menggunakan akal sehat (common sense) soal berita tersebut, karena latar belakang sebagai peneliti yang menggunakan data tentu akan mempertanyakan dulu kesahihan (validitas) data tersebut," jelas Gilbert.

"Seakan Anies dan tim baru ada di negara ini, karena selama era Presiden SBY tidak ada berita soal kemajuan bermakna pembangunan jalan di Indonesia. Artinya menjadi aneh kalau langsung menggunakan data tersebut karena tidak sesuai akal sehat," lanjut dia.

Lebih lanjut, Gilbert ingin Anies berkaca pada kebijakannya sendiri sewaktu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia mengungkit kebijakan Anies yang memperlebar trotoar dan membuat jalur sepeda.

Gilbert berujar, kebijakan Anies itu telah meninggalkan masalah kemacetan di Jakarta. Dia menilai pelebaran trotoar dan jalur sepeda banyak memakan badan jalan.

"Sekarang kemacetan makin parah di Jakarta juga ada sumbangan kebijakan ngawur mempersempit jalan ini. Selain itu yang dilakukan Anies di Jakarta adalah mengganti nama jalan, dan membangun tugu bamboo, sepeda dan sepatu," kata Gilbert.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara terkait kritik bakal calon presiden Anies Baswedan, yang menyebut pembangunan jalan nasional di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 20 kali lipat lebih banyak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meskipun Jokowi sukses membangun 1.569 km jalan tol, tapi Anies menganggap SBY lebih hebat. Pasalnya, Presiden RI ke-6 itu dikatakannya mampu membangun 11.800 km jalan nasional yang bisa dilalui gratis.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menilai, Anies Baswedan keliru dalam mengartikan data milik BPS. Sebab, ribuan kilometer jalan nasional di era SBY bukan dibangun baru. Namun peralihan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

"Status kewenangan jalan nasional bertambah. Itu perubahan status dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," tegas Hedy di Jakarta, Rabu (24/5).

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, bukan itu data BPS. Jadi salah interpretasi data BPS," ujar dia.

Hedy menjelaskan, BPS memperlihatkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Ia mencontohkan, pada era 2.000-an muncul regulasi baru soal pergantian status dari jalan provinsi jadi jalan nasional.

"Jadi bukan pembangunan jalan baru. BPS itu perubahan status jalan bukan hasil pembangunan jalan. Jadi salah melihat itu sebagai hasil pembangunan jalan," imbuh Hedy.

Reporter: Winda Nelfira/Liputan6.com.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com