Merdeka.com - Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengungkap praktik 'pemalakan' oleh anggota kepolisian di daerah. Bahkan, tingkatannya dari Kapolda sampai Kapolres.

Hal tersebut disampaikan Trimedya di hadapan Kapolri Jenderal Idham Azis dalam rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Trimedya mulanya mengungkit permintaan Presiden Joko Widodo bahwa ada oknum penegak hukum yang melakukan pemerasan di daerah. Sampai surat edaran Kapolri supaya Kapolres tidak minta proyek. Menurutnya hal tersebut bukan cuma rumor.

"Tolong dicek apakah jalan perintah Kabid Propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi Kapolda Kapolres jangan menyusahkan Bupati, itu memang fakta yang tak terbantahkan," ujar Trimedya.

Anggaran Khusus Polisi

Legislator asal Sumatera Utara itu mengatakan, sampai ada anggaran khusus yang disiapkan gubernur, bupati dan wali kota untuk aparat penegak hukum. Trimedya mengatakan, banyak kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan mengeluhkan hal tersebut.

"Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah yang lain, bupati, wali kota ada anggaran APK, aparat penegak hukum, bahkan ada alokasi proyek sekian untuk Kapolda sekian, Kapolres sekian dari total ini. Nah itu bagaimana," jelas Trimedya.

Kapolri Diminta Pantau ke Lapangan

Dia meminta Kapolri Jenderal Idham mengecek langsung ke daerah-daerah. Supaya, dalam rapat kerja berikutnya, Idham bisa melaporkan apa hasil dari kebijakan yang dikeluarkan dirinya.

"Apalagi tahun depan mulai anggaran baru, gubernur, bupati, walikota, masih ada ga itu," kata Trimedya.

Dia juga sempat menyinggung surat edaran Idham terkait aparat Polri tidak pamer kemewahan.

"Jadi kami usulkan pak Sigit (Kadiv Propam) ini ke daerah juga ngecek bila perlu Kapolrinya badannya seperti ini, lihat Kapolda, Kapolres yang perutnya buncit itu suruh kurusin, jangan cuma soal kemewahan," kata Idham.