Anggota DPR: RUU Kamnas Tidak Ada Hubungan dengan Pandemi Covid-19

Kamis, 30 April 2020 19:34 Reporter : Ahda Bayhaqi
Anggota DPR: RUU Kamnas Tidak Ada Hubungan dengan Pandemi Covid-19 Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya mengatakan, sejarahnya RUU Keamanan Nasional (Kamnas) tidak ada hubungan dengan pandemi Covid-19. Menurutnya, tidak pas jika RUU tersebut tiba-tiba dihubungkan dengan pandemi tersebut.

Hal itu menanggapi pernyataan Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi yang menyatakan perlu RUU Keamanan Nasional agar tidak gagap menghadapi pandemi. Sebab, dia menilai pandemi corona masuk kategori ancaman nasional.

"Kalau melihat sejarahnya, RUU ini tidak ada kaitannya dengan wabah saat diajukannya. Bahwa ia bisa berhubungan dengan keamanan terhadap suatu wabah tertentu, itu iya. Tetapi jangan tiba tiba RUU ini dihubungkan dengan wabah corona," ujar Willy kepada wartawan, Kamis (30/4).

Willy mengatakan banyak faktor mengapa terlambat menghadapi pandemi corona. Salah satunya terlalu percaya diri karena selama ini Indonesia bisa aman dari wabah seperti flu burung, SARS, MERS, Zika, hingga ebola. Berbeda dengan negara seperti Vietnam, Hongkong, Taiwan, serta China yang punya pengalaman pahit dengan wabah sebelumnya. Sehingga infrastruktur untuk menghadapi wabah di masa mendatang cukup siap.

Jika bicara regulasi, Willy menyebut sudah ada UU Kekarantinaan Kesehatan untuk menghadapi pandemi. "UU ini ditujukan untuk menghadapi wabah seperti virus corona ini. Namun karena mindset kita tidak terbangun seperti negara negara di atas, maka kita cenderung abai dan tidak siap," jelas politikus Nasdem itu.

"Selain itu, banyak instrumen hukum lain yang bisa dilakukan jika kita memang benar benar antisipatif dan mindsetnya penanganan wabahnya terbangun. Ada PP, Keppres, dan seterusnya," sambungnya.

Sehingga, bukan masalah dari regulasi mengapa Indonesia terlambat menghadapi virus corona. Melainkan masalah pengalaman dan mindset.

Willy mengatakan, jika TNI mengusul RUU Kamnas dibahas sebetulnya sah saja. Namun, dia mengingatkan RUU ini pernah ditolak DPR pada 2012 lalu. Karena banyak masalah yang perlu diperbaiki. Hingga penolakan oleh masyarakat sipil.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu mengatakan, RUU Kamnas tak masuk Prolegnas 2020 sehingga tak bisa dibahas di tahun ini. Namun, apabila TNI menilai RUU tersebut penting disarankan untuk diperbaiki. Bahkan, jika memungkinkan disiapkan juga untuk menghadapi wabah di masa mendatang. Dengan prinsip berada dalam semangat demokrasi dan supremasi sipil.

"Malah bagus. Prinsipnya, ia harus berada dalam semangat demokratisasi dan supremasi sipil," tegas Willy.

1 dari 1 halaman

Diberitakan sebelumnya, TNI berpandangan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Indonesia telah mengancam keamanan nasional. Ancaman keamanan nasional, tidak melulu dianggap dari aksi kriminalitas, tapi juga kesehatan.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan, pentingnya pemerintah memiliki regulasi tentang penanganan terkait ancaman keamanan nasional. Oleh sebab itu, dia menodong RUU Keamanan Nasional (Kamnas) kembali dibahas antara pemerintah dan DPR.

Sisriadi mengungkapkan, saat ini Indonesia belum mempunyai sistem keamanan nasional. Sehingga, perlu dibentuknya sistem keamanan nasional secara jelas, salah satunya untuk menangani virus corona yang kini masih melanda Indonesia.

"Ketika kita bicara keamanan (nasional), itu tidak bicara kriminal saja. Keamanan itu ada yang namanya keamanan individu termasuk kesehatan, lingkungan, itu kan keamanan. Jadi keamanan itu mencakup seluruh aspek kehidupan negara. Jadi sekarang ini kan masalah biologi, biologi juga kan mengancam individu kan, makanya kita sebut sebagai ancaman," ungkap Sisriadi saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/4).

Menurut dia, ancaman keamanan nasional, pertahanan juga sebagai ancaman nasional. Kemudian Kamtibmas juga bagian dari keamanan nasional. TNI menggunakan istilah keamanan lebih holistik, bukan bicara masalah kriminal saja, kata Sisriadi.

Oleh karena itu, semestinya DPR harus membicarakan kembali sistem atau RUU Keamanan Nasional. Karena, RUU tersebut pernah digodok saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden Indonesia dan kini RUU tersebut belum ada atau belum adanya aturan tersebut.

"Sebenarnya ini yang kita inginkan kalau ada masalah seperti ini (Covid-19), ini undang-undang ini yang bermain. Jadi siapa melakukan apa sudah jelas, siapa yang menjadi leading sector dalam kondisi seperti ini, leading sector jelas harus Kementerian Kesehatan. Kita yang lain ikut membantu, itu yang namanya keamanan nasional sistem holistik itu," terangnya.

"Jadi bukan keamanan nasional kriminalitas, bukan itu saja, itu bagian dari keamanan nasional. Termasuk pertahanan negara itu juga bagian keamanan nasional, kesehatan, keamanan ekonomi, kalau terjadi misalnya inflasi yang tinggi, itu juga keamanan nasional bidang ekonomi," sambungnya. [ray]

Baca juga:
TB Hasanuddin Ungkap Alasan DPR Pernah Tolak RUU Kamnas
Tolak Usul TNI, PDIP Sebut RUU Kamnas Bukan Jawaban Melawan Covid-19
TNI Dorong RUU Kamnas Dibahas, DPR Minta Jaminan Tak Melenceng dari Reformasi
Komisi I DPR Setuju RUU Keamanan Nasional Dibahas
TNI Dorong RUU Kamnas Segera Dibahas, Ini Tanggapan Komisi I

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. RUU Kamnas
  3. TNI
  4. DPR
  5. Jakarta
  6. Komisi I DPR
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini