Merdeka.com - Pemerintah memutuskan menggelar pilkada serentak 2020 pada bulan Desember setelah sebelumnya ditunda karena pandemi Covid-19. Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun menilai, sebaiknya Pilkada digelar pada tahun depan karena pemerintah belum bisa memastikan kapan pandemi berakhir.

"Idealnya tahun depan, karena problem dasar sampai hari ini, pemerintah tidak punya data referensi memastikan puncak pandemi turun, bahkan juga tingkat dunia," kata Komarudin kepada wartawan, Senin (18/5).

Komarudin menilai, jika pemerintah memaksa pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan, maka potensi penyebaran virus tetap tinggi. Alasannya karena kedisiplinan masyarakat masih rendah. Salah satu contohnya masyarakat nekat mudik di tengah pelarangan.

"Sekalipun pelaksanaan Pilkada digelar dengan mengikuti protokol kesehatan, potensi penyebaran virus corona tetap tinggi. Sebab, tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah," kata dia.

"Sekarang aja ada larangan mudik banyak yang nekat lewat jalan tikus. Jadi tingkat kedisiplinan kita masih rendah bila dipaksakan pilkada digelar tahun ini," sambung Komarudin.

Politikus PDIP itu mencontohkan, saat tahapan pendaftaran peserta Pilkada, dikhawatirkan ramai rombongan yang mendaftar KPU.

"Saya khawatir nanti kalau pendaftaran para peserta Pilkada datang dengan rombongan ke KPU, akan terjadi kontak fisik memungkinkan penyebaran virus," kata dia.

Komarudin meminta semua pihak tak saling curiga jika ada yang menolak Pilkada tahun ini karena mempertahankan kekuasaan. Sebab, alasan kesehatan yang masih menjadi utama di tengah pandemi. Dia juga mengapresiasi calon kepala daerah yang mundur karena Pilkada digelar Desember 2029.

"Kalau mereka punya hitung-hitungan mundur karena kepentingan rakyat patut diangkat jempol, mereka memperjuangkan hal-hal yang subtansi dan rasional," kata dia.