Merdeka.com - Lembaga DPD kerap menjadi sorotan karena konflik yang terjadi di internalnya. Termasuk masalah pelantikan Oesman Sapta Odang (OSO) jadi ketua DPD yang dinilai cacat hukum.

OSO dilantik oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi beberapa waktu lalu. Pelantikan dilakukan tak lama usai MA membatalkan tatib DPD yang menyebut jabatan pimpinan 2,5 tahun. Tatib ini yang menjadi landasan dipilihnya OSO pimpin DPD.

Namun kenyataannya, OSO tetap dilantik oleh MA. Belakangan muncul kisruh putusan MA soal perkara tatib DPD salah ketik. Kini, sejumlah anggota DPD pun menolak dipimpin OSO dan menggugat hasil pelantikan itu ke PTUN Jakarta.

Anggota DPD RI asal Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi mengatakan, ia bersama rekan-rekannya yang melakukan gugatan ke PTUN sepenuhnya akan tunduk pada apapun keputusan hakim. Namun dengan catatan putusan itu masuk akal.

"Tentu sepanjang putusan hakim memenuhi rasa keadilan masyarakat, merdeka dan bebas dari intervensi siapapun," ujar Denty di Jakarta, Rabu (7/6).

Sementara itu, Anggota DPD Maluku John Pieris mengatakan, apa yang terjadi di DPD RI haruslah menjadi keprihatinan bersama. Semua pihak tidak boleh membiarkan DPD berlarut-larut dalam konflik sehingga melupakan tugas dan fungsinya.

"Masalah ini sudah masuk ke PTUN. Maka Hakim PTUN selayaknya dapat memutus secara arif dan bijaksana, tanpa tergoda atau tertekan oleh pihak lain, baik secara internal melalui tekanan dari atas maupun eksternal dari pihak yang berperkara," kata Pieris.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menegaskan, DPD sebagai pengawal aspirasi daerah telah terkooptasi oleh kepentingan partai politik. Kondisi ini akan merusak peran dan fungsi keberadaan DPD dalam memperjuangkan aspirasi daerah.

"DPD RI seharusnya diperkuat sebagai pengawal segala hal yang berkaitan dengan aspirasi daerah. Seyogyanya DPD tidak terkooptasi oleh kepentingan partai politik manapun," ujar Siti Zuhro.

Siti menegaskan, persoalan yang kini menimpa DPD tak boleh dibiarkan. Semua pihak, termasuk pemerintah dan lembaga negara lainnya harus memperhatikan persoalan di DPD.

"Persoalan DPD saat ini tidak bisa diselesaikan oleh internal DPD sendiri dan harus dibantu oleh orang luar. Termasuk para ahli hukum dan NGO agar tidak diam melihat apa yang terjadi di DPD," jelasnya.