Merdeka.com - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Maher Algadri menilai pertemuan antara Ketua Umumnya Prabowo Subianto dengan calon presiden petahana Joko Widodo tidak perlu. Dia menjelaskan biarlah yang kalah menjadi oposisi.

"Kalau saya bilang jangan, proses demokrasi itu adalah pemilihan. Jadi yang kalah biar tetap kalah, yang menang, menang. Biar yang kalah di luar menjadi oposisi, kalau enggak bukan demokrasi," kata Maher di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).

"Oposisi serius lho. 45 Persen tuh bukan kecil. Besar sekali, makanya, ini kan bukan masalah Prabowo atau apa, ini masalah 45 persen itu 70 juta lebih. Harus dihargai," lanjut Maher.

Dia juga menjelaskan hingga saat ini pihak Prabowo tidak pernah membahas soal tawaran bergabung pada koalisi Jokowi-Ma'ruf. "Enggak, enggak ada, enggak dibahas. Koalisi itu kan musti ada tawaran, enggak ada ko," ungkap Maher.

Sebelumnya diketahui usai MK memutuskan sengketa Pilpres 2019, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan mengatur kembali untuk bertemu calon presiden petahana Joko Widodo. Namun Prabowo tidak merinci kapan akan bertemu.

"Kita atur nanti," kata Prabowo usai menggelar konferensi pers di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).

Awak media pun masih bertanya kapan Prabowo akan bertemu dengan Jokowi. Namun Ketua Umun Partai Gerindra pun berseloroh kepada wartawan. "Kamu sajalah yang atur," seloroh Prabowo.

Sementara Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak pun belum tahu terkait pertemuan tersebut. "Saya enggak tahu kalau itu ya, nanti yah. Jadi bisa pak Jokowi atau sebaliknya nanti kita lihat ya namanya silaturahim ya bisa saling mendatangi," ucap Dahnil.

Sebelumnya Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 diajukan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno. Dengan demikian, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi)- Ma'ruf Amin tetap menjadi presiden dan wakil presiden terpilih sesuai rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).