Merdeka.com - Penghilangan pasal 19 UU APBN 2012 soal besaran anggaran maksimal penanganan lumpur Lapindo dibantah oleh anggota Banggar DPR, Dolfie OFP. Menurutnya, yang berubah hanyalah peruntukannya dalam pasal 18.

"Yang berubah hanya peruntukan dan wilayah terdampaknya, nilainya tidak berubah," kata Dolfie saat dihubungi merdeka.com, Kamis (5/4).

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan yang dimuat dalam draf pembahasan APBN-P 2012 memang hanya pasal yang berubah saja. "Yang tidak berubah tidak dimuat," ujarnya.

Dia menyakini dalam UU APBN-P 2012 versi lengkap, pasal 19 soal besaran anggaran maksimal Rp 155 miliar untuk Lapindo tetap dicantumkan.

"Di undang-undang lengkapnya pasti ada," ujar dia.

Seperti diberitakan, pasal 19 APBN 2012 soal besaran anggaran maksimal penanganan lumpur Lapindo diatur sebesar Rp 155 miliar yang disahkan tanggal 28 Oktober 2011. Namun, dalam UU APBN-P 2012 yang disahkan 31 Maret lalu, pasal tersebut hilang. Di dalamnya hanya ada pasal 18 yang tidak mengatur alokasi peruntukan dana penanganan lumpur Lapindo, tanpa besaran anggaran maksimal.