Merdeka.com - Wacana akan ada partai oposisi untuk bergabung ke kubu Jokowi-Ma'ruf, semakin mengemuka. Hal ini dikhawatirkan, tak jalannya fungsi pengawasan terhadap pemerintah ke depan di parlemen jika minim oposisi.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, mengingatkan, bahwa sebenarnya tak ada oposisi dan koalisi di dalam sistem politik Indonesia. Dia pun mencontohkan, bagaimana partainya saat berada di luar pemerintahan.

Adapun, ini disampaikannya dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh PNPS GMKI dengan tema 'Hiruk-Pikuk Politik Pacsa Pemilu: Implikasinya bagi Pencerdasan Rakyat,

"Sejak zaman Pak SBY berkuasa waktu itu tahun 2004-2009 dan 2009-2014, PDIP juga di luar pemerintahan bersama partai-partai lain. Pada tahun 2009 ketika Ibu Mega dan Pak Prabowo bersama-sama mencalonkan diri sebagai capres dan wakil presiden, ketika kalah waktu itu, kami tidak membuat koalisi oposisi di parlemen," kata Basarah di Menteng, Jakarta, Jumat (2/8).

Dia menuturkan, saat Gerindra dan PDIP di luar pemerintahan, semuanya jalan sendiri-sendiri.

"Gerindra dan PDI Perjuangan di luar pemerintahan, tapi kami jalan sendiri-sendiri, dalam rangka menjalani fungsi pengawasannya. Tidak ada koalisi oposisi permanen, ketika seperti yang dilakukan Koalisi Merah Putih ketika pasca Pilpres 2014, yang membangun koalisi KMP," jelas Basarah.

Dia pun juga merujuk bagaimana saat Golkar di dalam pemerintahan pada masa SBY-Boediono, paling terdepan mengajukan angket BBM dan Bank Century.

"Pada saat Pak SBY bersama Pak Boediono berkuasa, ada partai Golkar masuk ke dalam koalisi, ada PKS, tapi yang namanya angket BMM dan angket Century, Golkar terdepan," ungkap Basarah.

Karenanya, dengan contoh itu, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, partai tidak kehilangan hak pengawasannya di parlemen.

"Itu salah satu bukti, partai yang bergabung di pemerintahan, kehilangan hak pengawasannya," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com