Merdeka.com - Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menceritakan terkait laporan kader partai yang telah diajak Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk merebut kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Andi menceritakan laporan itu berawal dari delapan kader partainya yang datang langsung kepada AHY terkait pertemuan dengan Moeldoko di salah satu hotel. Walaupun tidak disebutkan waktu pertemuan tersebut.

"Katanya dia (kader Demokrat), awalnya kita diajak ke Jakarta untuk mau dikasih penyaluran bantuan bencana, kebetulan kawan-kawan ini datang dari daerah bencana. Tapi sampai di Jakarta, ternyata bahas kongres luar biasa Partai Demokrat yang intinya Pak Moeldoko siap menjadi ketum," kata Andi dalam diskusi yang berlangsung di Smart FM, Sabtu (6/2).

Andi melanjutkan, kader itu menyatakan Moeldoko mengklaim sudah mempersiapkan perebutan terhadap 360 DPC dan DPD Partai Demokrat di berbagai daerah.

"Dan (Moeldoko) ketum Partai Demokrat tentunya dan sudah mempersiapkan untuk merebut 360 DPC dan DPD. Lalu juga tentu saja masing-masing anggota DPD dijanjikan uang dan diberikan persekot (uang muka)," kata Andi.

"Tapi kemudian ya ketahuan itu karena pulangnya kawan-kawan ini besoknya, langsung menghubungi Ketum melaporkan kepada ketum. Dilaporkan lalu diterima dan setelah itu langsung kita buat berita acara kan semua kesaksian mereka itu. Inilah tidak ada angin tidak ada hujan," tambahnya.

Atas hal itu, Andi menilai jika gerakan ini tidak bisa dikatakan urusan internal, karena terdapat pengaruh eksternal yang mencoba merebut kekuasaan AHY selaku ketua umum. Dengan menyebut gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD).

"Nah bagi kami kalau soal persoalan-persoalan internal biasa lah kader kami yang lama bahkan yang sudah keluar menjadi broker-broker politik, mau jual-jual partai gitu lah. Tapi kebetulan ada yang mau beli nah gitulah yang begini tidak bisa dibiarkan ini adalah elemen kekuasaan karena KSP itu jabatan politik," jelasnya.

Atas alasan itulah, Andi mengatakan kenapa partainya mengambil tindakan cepat untuk membuka semua kejadian yang dilaporkan kadernya tersebut. Karena, ia menyebut apa yang ingin dilakukan Moeldoko untuk mengambil alih partai seperti cara Orde Baru.

"Jadi ini kemudian tidak bisa dibiarkan karena ini praktik-praktik gaya lama. Sejarah orde baru itu adalah sejarah pengambilalihan, intervensi kepada partai-partai politik orang lain untuk kepentingan kekuasaan dengan uang. Ini yang dilakukan oleh pak Moeldoko," tegasnya.

Terlebih, Andi menuding jika cara yang dilakukan Moeldoko untuk mengajak kader Demokrat bertemu di hotel patut dicurigai. Karena, posisi kadernya yang merasa dijebak untuk datang ke kamar hotel dan membicarakan soal Kongres Luar Biasa (KLB).

"Walaupun dia menjawab sambil pakai lencana menjawab sambil, ngopi. Apa ngopi, di kamar hotel, bukan lobby hotel, kalau urusan bencana harusnya di kantor beliau saya mau mengasih bantuan secara resmi bantuan bencana. Ini kamar hotel sembunyi-sembunyi," katanya.

"Karena kalau saya dengan teman dekat ngopi di lobb hotel itu bisa dipahami. Tapi kalau (ajakan Moeldoko) dengan teman tidak dikenal (kader Demokrat) apanya yang ngopi. Nah disitulah jadi persoalan ini offside, bukan cuma offside ini kartu merah, kalau sepak bola harus out," tambahnya.