Merdeka.com - Wasekjen Demokrat Andi Arief mengungkap alasan khawatir ada isu surat suara tercoblos untuk Jokowi-Ma'ruf dari China dalam 7 kontainer di Tanjung Priok. Oleh sebab itu, dia menuliskan cuitan meminta KPU memeriksa isu tersebut, hingga akhirnya menuai polemik karena info itu hoaks.

Andi tak mau peristiwa mirip tentang KTP elektronik yang masuk jelang Pilkada 2017 lalu terjadi lagi. Menurut dia, dulu ada e-KTP masuk dari luar negeri disebut hoaks, ternyata memang terjadi.

"Saya berharap infofmasi soal surat suara di Priok betul-betul hoaks. Tidak seperti kasus masuknya e-KTP dari luar negeri jelang Pilkada 2017 yang awalnya dibilang hoaks ternyata ada beneran," kata Andi kepada wartawan, Jumat (4/1).

Pada awal Februari 2017 lalu muncul isu e-KTP kiriman dari luar negeri. Ternyata e-KTP palsu itu berasal dari Kamboja. Kiriman itu ditemukan oleh petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Namun Kemendagri memastikan, e-KTP palsu itu tak bisa digunakan untuk mencoblos dalam Pilkada serentak 2017.

Terkait polemik surat suara tercoblos, Andi menjadi pihak tertuduh menyebarkan hoaks. Mantan Stafsus SBY ini juga menjadi orang yang paling disalahkan, bahkan sampai dilaporkan ke polisi.

Namun, Andi ogah melaporkan balik orang-orang di kubu Jokowi yang dianggap menyudutkan dirinya. Sebab, dia dilarang oleh partainya, Demokrat.

"KPU tidak melaporkan saya ke Bareskrim. Berbekal ini saya sebenenya bisa saja melapor balik Guntur Romli (Kader PSI), Ali Ngabalin (Jubir Presiden Jokowi), dan Arya Sinulingga (Timses Jokowi-Ma'ruf) dan sejumlah orang di TKN. Tapi kawan-kawan di Demokrat melarang saya, karena demokrasi itu bukanlah kejahatan," kata Andi lagi.