Ancam lengserkan Jokowi, Gerindra dinilai malah untungkan PDIP
Merdeka.com - Menanggapi desakan Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang berencana menurunkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melalui hak angket, ditanggapi dingin Fraksi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menilai, rencana itu merupakan bentuk keresahan Partai Gerindra.
Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Bernadi Sadikin mengatakan, langkah Partai Gerindra keliru jika ingin menurunkan Jokowi. Karena itu malah memberikan keuntungan kepada PDI Perjuangan. Sebab lebih mementingkan keinginan rakyat.
"Itu menunjukkan hal yang justru menjadi positif bagi PDI Perjuangan yang lebih mengutamakan aspirasi rakyat, ketimbang jabatan publik yang telah dimiliki sebagai gubernur DKI. Saya pikir, ancaman tersebut justru melawan aspek peraturan dan perundangan yang telah dibuat di DPR RI bersama Gerindra. Dan sekarang seolah ingin diabaikan," katanya Boy Sadikin Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/4).
Ia menambahkan, UU tentang Pemilu khususnya presiden dan peraturan yang melekat kepada DKI Jakarta dan jabatan pejabat daerah, juga seolah tidak lagi jadi landasan kerangka pikir dan tindakan politik praktis menyangkut hak anggota dewan tentang angket yang pada prinsipnya bertanya pada rakyat.
Topik pilihan: Megawati | Kampanye Pemilu 2014 | Puisi Politik
"Seolah peraturan tersebut belum jelas sehingga harus angket. Mungkin maksud ketua Fraksi Gerindra adalah bahwa Fraksi Gerindra ingin menggunakan aturan tentang pemakzulan kepala daerah, hanya saja syarat pemakzulan harus terpenuhi. Jika aturan pengikat sudah jelas, kenapa angket? Jika pemakzulan yang dimaksud, kami tunggu reaksi publik atas ancaman dari Fraksi Gerindra tersebut," tutupnya.
Sebelumnya Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengatakan, jika Joko Widodo kalah dalam pertarungan merebut kursi presiden RI, dia tidak boleh lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Pokoknya kalau kalah, jangan balik lagi ke Jakarta. Oleh sebab itu, lebih baik mundur sebagai gubernur dari sekarang," ujarnya.
"Rakyat Jakarta sudah marah karena belum tuntas lima tahun, eh sudah mau jadi presiden. Jangan sekarang buat marah rakyat lagi dengan kalah lalu jabatan gubernur tak mau lepas," tambahnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaSerang Jokowi, PDIP Dinilai sedang Marah dan Kecewa kepada Gibran
Namun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaGanjar Minta Jokowi Tegaskan Berpihak di 2024, Ini Pesan Penting PDIP
PDIP ingatkan pesan penting untuk Presiden Jokowi dalam memimpin selama Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen Gerindra Kaget Dengar Kabar AHY akan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN Besok
Gerindra menyambut baik apa yang sudah diputuskan Presiden Jokowi dalam mengangkat siapapun menjadi menteri.
Baca SelengkapnyaPDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaCuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaJokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket
Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca Selengkapnya