Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anak SBY minta KPK taati aturan saat geledah DPR

Anak SBY minta KPK taati aturan saat geledah DPR Ibas buka KLB Demokrat. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Ketua Fraksi Demokrat Edhy Baskoro Yudhoyono alias Ibas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati standar operasional keamanan dalam Gedung DPR saat melakukan penggeledahan. Sikap ini buntut adu mulut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan penyidik KPK, ketika menggeledah ruangan fraksi PKS, beberapa waktu lalu.

"Kalau itu bagian dari tindakan dan kewenangan penegak hukum ya silakan dilakukan. Tapi tolong diikuti standar aturan main yang berlaku," kata Ibas Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1).

Menurut Ibas, penggeledahan dengan perlengkapan senjata bisa saja dipandang masyarakat sebagai aksi pencidukan teroris di DPR. "Kami tidak menyalahkan SOP ( standard operating procedure) tetapi setiap institusi punya standar keamanan. Kami tidak mau parlemen itu dianggap seperti teroris yang diciduk keras," ungkap dia.

Dia menegaskan, kritik itu bukan berarti pihaknya tidak mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Demokrat, kata dia, konsisten untuk mendukung KPK berantas korupsi.

"Bukan berarti kita tidak dukung ya asal tidak tebang pilih dan sesuai data yang kuat," ujar putra kedua Presiden ke-2 Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Meski begitu, dia menilai penggeledahan dilakukan KPK tidak perlu diperdebatkan lebih jauh. Sebab, lembaga antikorupsi itu juga mempunyai tugas dan kewenangan.

"Kalau caranya bagus sebetulnya tidak apa-apa dan tidak perlu kita perdebatkan," tandas dia.

(mdk/ang)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya