Amir: Tak ada untungnya bagi Demokrat pemerintah krisis lalu jatuh
Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin mengatakan partainya enggan masuk dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla Karena menurut dia, membantu pemerintahan tidak mesti masuk ke dalam pemerintahan.
"Membantu (pemerintah) tidak perlu bergabung namun bisa dengan menenangkan dan mencerahkan rakyat," kata Amir di Cipanas dikutip dari Antara (29/8).
Dia menjelaskan, kritik yang diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat bukan ingin mencari keuntungan dari pemerintah. Menurut dia, bantuan yang ditawarkan SBY kepada pemerintahan Jokowi-JK bukan sekedar 'lips service' namun berdasarkan kesadaran bahwa negara milik bersama.
"Tidak ada keuntungan yang dipetik (Demokrat) ketika pemerintah krisis lalu jatuh dengan cara yang tidak baik," ujarnya.
Amir meminta agar jangan ada pihak yang menafsirkan dengan cara keliru, yaitu meminta jatah kursi di kabinet Jokowi-JK. Dia menilai, apa yang disampaikan SBY adalah wajar dan tidak muluk-muluk dan partainya tidak ingin mencari keuntungan di masa krisis.
"Jangan ada pihak menafsirkan dengan cara keliru. Apa yang disampaikan Pak SBY sangat logis," katanya.
Selain itu dia menilai, gejolak perekonomian yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi-JK pernah dialami oleh Ketua Umum Demokrat saat duduk sebagai Presiden keenam Indonesia tahun 2008 lalu.
Amir Syamsuddin mengatakan, apa yang terjadi pada pemerintahan sekarang, jauh lebih beruntung daripada era pemerintahan SBY karena partai koalisi justru lebih kuat daripada sebelumnya.
"Pemerintahan ini jauh lebih beruntung, dulu kita koalisi pemerintah justru bernafas seperti oposisi daripada sekarang, koalisi sangat solid," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat SBY, pada sidang pleno pengurus harian DPP PD Jumat (27/8) malam telah mengintruksikan agar seluruh kader membantu pemerintah Jokowi-JK.
"Kita harus membantu negara dan pemerintah melalui jajaran pengurus pusat Partai Demokrat, Fraksi Demokrat di DPR RI, dan kader yang menjadi pejabat eksekutif di daerah," katanya di Cipanas, Jumat (27/8).
Hal itu dikatakan SBY dalam acara Rapat Pleno Pengurus Pusat DPP PD dan Pendidikan Politik menghadapi Pilkada serentak 2015, di Cipanas, Jumat.
Dia menjelaskan jajaran pengurus pusat Partai Demokrat harus terus memantau kondisi terkini dan memberikan saran serta kritik konstruktif kepada pemerintah apabila diperlukan. Langkah itu menurut dia dilakukan untuk membantu negara dan pemerintah untuk pemulihan nasional.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
SBY meminta AHY untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan pemimpin lintas sektor.
Baca SelengkapnyaAHY, menilai bergabungnya Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sebagai bentuk amanah.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, Partai Demokrat akan mengambil peran di eksekutif hingga legislatif.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Cak Imin, ketidaknetralan dalam Pemilu akan merusak demokrasi.
Baca SelengkapnyaKata Sudirman, situasi saat ini lebih kompleks ketimbang pada masa lalu.
Baca SelengkapnyaUsai bertahun-tahun jadi oposisi, kini AHY masuk dalam kabinet Jokowi
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.
Baca Selengkapnya