Merdeka.com - Di bawah komando Setya Novanto, Partai Golkar sudah jauh hari menyatakan dukung Presiden Joko Widodo di Pemilu 2019. Bahkan, Partai Golkar telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Golkar ingin, Jokowi menjadi presiden hingga tahun 2024 mendatang.

Partai Golkar pun setuju dengan usulan ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen atau 25 persen suara sah nasional. Angka tersebut dinilai dapat memperkuat sistem presidensial. Dukungan politik di parlemen dan pemerintahan terhadap presiden cukup kuat.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan angka ambang batas 20 persen itu tidak akan menghambat hak politik warga negara. Syarat ambang batas diperlukan untuk menghadirkan calon pemimpin Indonesia yang berkualitas dan bukan abal-abal.

"Ini adalah sebuah tuntutan format politik yang kita inginkan dari awal. Jadi kita tidak bisa semua bisa calon. dari awal sudah harus ada seleksi. Tentu seleksi harus melalui partai diawali pembentukan koalisi itu," kata Idrus beberapa waktu lalu.

Untuk itu pihaknya telah bersiap-siap membentuk koalisi menghadapi gelaran Pemilu 2019. Golkar telah menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo untuk kembali maju menjadi capres di periode kedua.

"Dan salah satu caranya adalah dari awal kita sudah ancang-ancang tentang pembentukan koalisi," kata Idrus.

Penjajakan koalisi ini sudah harus dipersiapkan sejak jauh hari agar bisa segera menyusun proyeksi pemenangan di Pileg dan Pilpres. Langkah pembentukan koalisi ini sekaligus memastikan dukungan presiden terpilih itu kuat di parlemen.

"Dari 10 partai peserta kalau ada tambahan, mungkin 12 atau 13, ini semua sudah harus dari awal melakukan koalisi, sehingga diproyeksikan koalisi ini akan memenangkan pertarungan baik Pileg maupun Pilpres," sambung Idrus.

Terkait wacana pembentukan koalisi, Idrus menyebut Golkar membuka diri bagi partai-partai yang mendukung Jokowi. Sejauh ini, lanjutnya, baru Partai Hanura yang memberikan sinyal akan bergabung dalam koalisi memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

"Pertama Golkar dalam rapimnas 28 Juli 2016 telah menetapkan Jokowi sebagai capres. Maka titik simpulnya nanti ada pada Jokowi. Yang mendukung Jokowi, ya kita berkoalisi. Kalau enggak salah Hanura sudah mendukung sebagaimana disampaikan Pak Wiranto," ucapnya.

Rupanya dukungan buat Jokowi juga diam-diam mengincar kursi cawapres. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengusulkan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar membahas kriteria bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo calon presiden pada pemilu 2019.

Menurut Ical, akan lebih baik jika bakal cawapres itu dari Partai Golkar.

"Menghadapi pemilu presiden 2019, Partai Golkar sudah memutuskan mendukung Pak Jokowi sebagai capres, tetapi posisi cawapres masih kosong. Apakah Partai Golkar akan mengusulkan satu atau dua nama sebagai bakal cawapres," kata Aburizal Bakrie ketika menyampaikan pidato pengarahan, pada Rapimnas II Partai Golkar, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Usulan tersebut, kata dia, diserahkan kepada Rapimnas yang sedang berlangsung untuk dibahas. "Tetapi, usulan tersebut sebaiknya jangan sebut nama dulu, tetapi baru sebatas kriteria," katanya.

Ical menegaskan, kalau sudah langsung disebut nama maka akan memunculkan konflik baru di internal partai karena akan terjadi saling memotong dan menggunting serta terjadi saling menggosok dan gesekan. "Hal-hal yang menyakitkan seperti ini jangan lagi terjadi di internal Partai Golkar," katanya.

Mantan Menko Kesra pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menambahkan, persoalan internal partai agar dibicarakan secara internal, tidak keluar ke ruang publik. "Partai Golkar sebagai partai tengah yang berpengalaman, menurut dia, tentu dapat memberikan pandangan yang bijak untuk semua, sehingga Partai Golkar akan semakin dicintai rakyat," katanya.