Merdeka.com - Persoalan ambang batas parlemen yang disahkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum hingga kini masih menjadi perdebatan. Bahkan, persoalan ini telah diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diujimaterikan oleh beberapa partai kecil.

Terkait dengan hal itu, pakar Hukum Tata Negara, Jimly Ashidiqie menyatakan, perdebatan soal ambang batas parlemen tidak akan menyelesaikan masalah.

"Itu hanya akan mengabaikan keberadaan hak-hak minoritas," ujar Jimly dalam diskusi yang diadakan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (23/5).

Jimly menambahkan, sistem kepartaian dalam sebuah negara sebenarnya berdasar pada karakteristik dari masyarakatnya. Dia mencontohkan, kasus hanya ada dua partai di Amerika disebabkan karakter masyarakatnya yang memang sudah terbelah menjadi dua. Tetapi, menurutnya, hal itu tidak mungkin akan terjadi di Indonesia.

"Karakter masyarakat Indonesia adalah plural dan kompleks. Maka itu, saya yakin, ambang batas tidak akan pernah dapat menimbulkan penyederhanaan secara alamiah," kata Jimly.

Lebih lanjut, Jimly menegaskan, apabila kebijakan ambang batas tetap dipaksakan untuk dijalankan, maka besarannya harus tinggi. "Jika memang dipaksakan, maka harus di atas lima persen. Tetapi, patut diingat, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Malah akan melanggar keberadaan hak-hak minoritas," katanya.