Merdeka.com - Politikus Golkar Ali Mochtar Ngabalin ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai tenaga ahli utama di bawah Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Ali diminta menjadi juru bicara pemerintah di bidang politik.

Dulu Ali sempat menjadi bagian dari pemenangan politik Prabowo Subianto - Hatta Rajasa di Pilpres 2014 lalu. Menanggapi itu, Waketum Gerindra Fadli Zon mengatakan, Ali merupakan kerabatnya dan hal yang biasa jika nantinya berbeda pendapat.

"Pak Ali Ngabalin itu kawan saya dari dulu. Saya kira pandangan pandangannya sebagian besar sama lah. Saya kan gak ada urusan dengan orang perorang, yang kita urus adalah kebijakan kebijakannya, jadi kalau nanti ada perbedaan pendapat berdebat ya biasa biasa aja," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (23/5).

Meski demikian, Fadli heran dengan KSP yang memfasilitasi Ali. Dia melihat KSP merupakan lembaga non struktural yang tidak jelas dan mesti dibubarkan.

"Ini menurut saya memang harus dibubarkan saja, mengapa? Ini overlap.Coba lihat deh tupoksinya itu kan ada tiga melakukan pengawasan, pengendalian terhadap program prioritas pemerintah, isu strategis lah kemudian komunikasi politik yang itu ada juga di dalam tupoksi Seskab yang bahkan juga sebetulnya Setneg," tuturnya.

Menurutnya, adanya KSP juga menjadi pemborosan anggaran negara. Fadli menuding KSP bisa menyalahgunakan kekuasaan karena menjadi tempat penampungan untuk relawan pemenangan calon Presiden.

"Dia sebagai lembaga nonstruktural dia mendapat anggaran dari mana? Saya ingat waktu dulu dulu itu juga dia dapet anggarannya dari mana gak jelas. Jadi ini pemborosan anggaran dan tidak transparan. Dan bisa saja terjadi abuse of power karena menjadi penampungan untuk relawan relawan pemenangan Capres," tandas Fadli.

KSP jangan jadi sarang Timses

Fadli Zon menuding KSP akan merekrut orang orang yang ada di lingkaran timses maupun calon timses Pemilu 2019. Termasuk Ali Mochtar Ngabalin.

"Saya gak menuduh begitu (Ali Ngabalin jadi tim sukses Jokowi), tapi kan jelas sekali siapa orang-orang yang direkrut kan orang-orang yang punya afiliasi dekat dengan kerelawanan atau timses atau calon timses. Jangan jadi sarang timses KSP itu karena itu dibiayai oleh APBN," kata Fadli.

Fadli juga melihat pembahasan maupun pertemuan di KSP kini hanya fokus untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

"Kalau dia jadi sarang timses itu akan terjadi abuse of power. Kita kan mendengar juga lah desas desus dan sebagainya itu sering kali pertemuannya itu bukan urusan negara tapi urusan bagaimana memenangkan lagi calon Presiden yang akan datang," ujarnya.

Fadli berujar, peran KSP juga kebablasan dibanding lembaga lembaga lain dan bukan juga kementerian. Walaupun KSP dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2015, namun harusnya Perpres tersebut mesti ada payung undang-undangnya.

"Tidak bisa perpres ujug ujug. Nah ini perpres tentang KSP ini kan perpres yg tidak ada umbrella dari undang-undang, dia kan lembaga internal. Tapi sebagai lembaga internal kadang kadang seolah olah lembaga struktural. Kadang kadang bisa jadi jubir, kadang kadang bisa jadi mengoreksi menteri atau mengelola atau mengatur menteri dan sebagainya. Saya kira KSP itu memang seharusnya dibubarkan," tandas Fadli.