Merdeka.com - Kubu Airlangga Hartanto mengklaim mendapat dukungan dari mayoritas DPD I tingkat provinsi, untuk kembali memimpin Partai Golkar. Direktur Job Politicoon Indonesia Asep Gunawan menilai, mayoritas dukungan tersebut jika tanpa disertai dukungan DPD II tingkat Kabupaten/Kota, hanya akan dianggap sebagai klaim semata.

"Meski secara hierarki DPD I lebih tinggi dari DPD II, namun sebagai pemilik suara dalam Munas, posisi keduanya sama. Bahkan DPD II jumlahnya jauh lebih banyak yakni 514, sementara DPD I hanya 34," tutur Asep Gunawan dalam keterangannya, Selasa (19/11).

Menurut Asep, jika mayoritas DPD I ingin pemilihan Ketum Golkar periode 2019-2024 dilakukan secara aklamasi namun tidak ada atau minim dari DPD II yang menginginkan hal serupa, patut diduga belum ada komunikasi di antara mereka.

"Jadi, seolah DPD I sudah melakukan deal-deal politik dengan calon ketua umum tanpa sepengetahuan DPD II," lanjutnya.

Jika hal ini yang terjadi, DPD II seharusnya jangan mau dibawa masuk dalam skenario aklamasi yang dirancang oleh DPD I, karena peran dan suaranya akan dikecilkan dengan hanya sekadar bagian dari DPD I.

Padahal, terangnya, DPD II memiliki jumlah suara yang jauh lebih besar dan signifikan daripada DPD I, jika pemilihan dilakukan secara suara terbanyak (voting).

"Voting akan membuat DPD II lebih independen dalam menyampaikan aspirasi dan dukungannya kepada calon ketua umum lewat kertas suara. Sebaliknya, rencana aklamasi yang hanya mengikutsertakan DPD I, hanya akan membuat DPD II gigit jari karena aspirasi dan dukungannya tidak sampai, atau setidaknya tidak bisa disampaikan secara langsung," tutur kandidat doktor komunikasi politik Universitas Padjadjaran tersebut.