Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, terpilihnya putra Sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menandakan gagalnya kaderisasi dalam di tubuh Demokrat.

"Sebenarnya ini bukan soal (AHY) layak atau tidak, tetapi soal replikasi SBY. Aklamasi AHY ini menandai gagalnya Demokrat lakukan pengkaderan, sementara Parpol memerlukan sosok yang kuat dan berpengaruh di hadapan publik," kata dia, kepada Merdeka.com, Senin (16/3).

"SBY adalah satu-satunya tokoh tersebut, tetapi menjaga eleganitas organisasi, maka regenerasi harus dilakukan, dan AHY adalah sosok yang sudah disiapkan oleh SBY," imbuhnya.

Naiknya mantan Ketua Kogasma itu ke pucuk pimpinan Demokrat menyisakan satu pertanyaan, di manakah posisi SBY dalam struktur partai Mercy itu. Diketahui, AHY sendiri menunjuk SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

SBY Masih akan Kendalikan Demokrat

Penunjukan tersebut, kata Dedi, merupakan pilihan logis. Mengingat sosok SBY masih sangat dibutuhkan partai. Karena itu, AHY harus memberikan posisi lain kepada Presiden ke-6 RI tersebut, kedudukan paling berpengaruh selain Ketum.

"Jadi, secara politis AHY layak memimpin Demokrat, karena dia hanya figur ketua umum, kebijakan dan arah Parpol tentu masih mengandalkan pikiran SBY," lanjut dia.

"Terlalu berani jika SBY sama sekali tidak memiliki kendali atas laju perkembangan Demokrat ke depan," ujarnya.

Pernyataan yang berikut muncul yakni soal arah politik Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Apakah bakal masuk koalisi atau malah makin menguatkan komitmen sebagai oposisi.

Dalam pandangan Dedi, Demokrat akan tetap menjadi partai oposisi. Apalagi sebelum lengser, SBY sudah menjalin komunikasi dengan Presiden PKS, Sohibul Iman. Lagipula, lanjut dia, jika melihat perkembangan terakhir, posisi sebagai oposisi justru makin menguntungkan.

"Bacaan terhadap komunikasi politik Demokrat akan tetap oposisi, karena situasi yang semakin menguntungkan sebagai oposisi, hal ini bisa dilihat salah satunya dengan pertemuan PKS. Bagi Demokrat, menjadi oposisi bukan pilihan murni, tetapi karena ada penolakan PDIP," ujar dia.

Dedi menyebut sejumlah hal yang menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Misalnya kegagalan pemerintah dalam mengambil kebijakan, sebut saja revisi UU KPK, penanganan wabah virus corona yang tidak sigap, atau upaya pemerintah menghadirkan Omnibus Law.

Kebijakan-kebijakan tersebut, lanjut dia, tidak mendapat dukungan publik secara luas. Ini bisa saja menjadi momen yang tepat bagi partai-partai oposisi. Termasuk Demokrat.

"Jika Demokrat oposisi, dan menampakkan aktivitas oposisi, tentu akan menguntungkan," tegasnya.

"Dengan kronologis itu, AHY akan lebih baik jika total sebagai oposisi, agar tidak ikut terbawa tren menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah," tandasnya.