Merdeka.com - Hakim konstitusi Akil Mochtar kemarin resmi terpilih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Mahfud MD, yang memutuskan tidak melanjutkan periode kedua masa jabatannya. Akil mengalahkan pesaingnya, Harjono, pada voting putaran ketiga.

Akil sudah menjadi hakim konstitusi sejak 2008. Jabatan ketua MK yang disandang Akil ini didapat setelah dia memutuskan melanjutkan masa jabatan di periode kedua 2013-2018. Pada periode pertama 2008-2013, Akil pernah didapuk menjadi juru bicara MK.

Sebelum masuk MK, Akil adalah seorang politikus Partai Golkar. Pria kelahiran Putussibau, Kalbar, 18 Oktober 1960 pernah menjabat Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Kalbar Tahun 1998-2003.

Akil juga pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar dalam dua periode, 1999-2004 dan 2004-2009. Dalam periode keduanya di Senayan, Akil menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum DPR.

Saat menjadi anggota DPR periode 2004-2009, Akil juga pernah menjajal kontestasi politik tingkat daerah. Tepatnya pada 2006, Akil bersama pasangannya A.R. Mecer mengikuti Pilgub Kalbar melalui jalur independen. Saat itu Partai Golkar justru mendukung calon lain.

Namun, Akil gagal dalam pertarungan politik di Kalbar itu. Pemenangnya adalah Cornelis-Chistiandi Sanjaya yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kalah di Kalbar, Akil kemudian berkesempatan mengikuti seleksi calon hakim konstitusi pada 2008, atau periode kedua MK setelah berdiri pada 2003. Dalam seleksi yang dilakukan koleganya sendiri di Komisi III DPR, Akil akhirnya lolos. Dia menjadi satu dari tiga hakim konstitusi yang dikirim DPR ke Merdeka Barat.

Karena terpilih menjadi hakim konstitusi pada 2008, Akil tidak menyelesaikan masa jabatannya di DPR yang seharusnya berakhir pada 2009. Saat itu juga, Akil menarik diri dari dunia politik.

Mundur dari dunia politik dengan menjadi hakim, bukan berarti Akil jauh dari hiruk pikuk. Akil dikenal sering bersuara di media mengomentari isu-isu nasional, terlebih saat dia menjadi juru bicara MK.

Akil juga tidak lepas dari kontroversi. Doktor Ilmu Hukum dari Unpad ini pernah melaporkan pengamat hukum tata negara yang juga mantan staf MK, Refly Harun, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2010. Ihwal pelaporan adalah tulisan Refly di Opini Harian Kompas yang berjudul 'MK Masih Bersih?'

Di harian itu, Refly menulis pernah mendengar langsung bahwa di Papua ada orang yang mengantarkan dan menyediakan uang bermiliar-miliar untuk berperkara di MK, termasuk untuk menyuap hakim di MK dalam perkara pemilihan kepala daerah.

KPK pernah memanggil beberapa pihak terkait pelaporan Akil, termasuk terlapor Refly. Namun, kasus itu lambat laun menguap, seiring banyaknya kasus kakap yang ditangani komisi antirasuah itu.