Akibat kisruh kepengurusan, PPP & Golkar tak dapat jatah dana parpol
Merdeka.com - Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) tidak akan memberikan dana bagi partai politik yang masih bermasalah secara internal. Hal itu dilakukan walaupun memiliki kursi di DPRD Kota Ternate.
Kepala Kesbangpol Kota Ternate, Abdullah Sadik menyatakan, khusus untuk Partai Golkar dan PPP untuk sementara pihaknya belum dapat memberikan bantuan bagi dana parpol, karena masih menunggu hasil keputusan dari Pemerintah.
"Kalau mereka sudah islah, kita ikuti apa hasil islahnya, karena semua pengurusan itu pengesahan melalui pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita ikuti mana yang disahkan oleh pemerintah," katanya di Ternate seperti dilansir Antara Kamis (28/5).
Menurutnya, bantuan akan diserahkan kepada masing-masing parpol yang memperoleh kursi di Parlemen, jika Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK-P) Malut telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2014 pada 6-8 Juni mendatang.
LHP itu nanti diserahkan BPK, baru Pemerintah Kota menyalurkan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2015. Untuk bantuan, kata dia, telah diterima beberapa waktu lalu, tapi tahun anggaran 2015 itu belum.
"Tahun 2014 sudah diterima, tapi waktu itu belum ada konflik. Yang bisa pencairan itu baru Partai Nasdem dan PKPI," terang dia.
"Kalau konflik di daerah ada dua kepengurusan kita tidak berikan, kalau konflik hanya di pusat dan di daerah tidak ada, maka akan kita berikan," ujarnya menambahkan.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaPDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaCurhat Caleg Perempuan Golkar Lihat Pertarungan Pemilu 2024: Patriarki dan Politik Uang, Parpol Jangan Diam!
Melli ingin parpol melindungi caleg perempuannya dari kecurangan
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaGolkar dan PAN Dukung Prabowo, Jokowi: Saya Presiden, Bukan Ketua Partai
Jokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaPAN: PPP Boleh Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Tapi Ada Syaratnya
Saleh mengaku, jika partainya selalu percaya dengan Prabowo-Gibran untuk menjaga keseimbangan politik.
Baca SelengkapnyaSoal Partai Baru Gabung Koalisi Prabowo, Golkar Bocorkan Komunikasi dengan NasDem dan PKB
Baru-baru ini, Gibran menyebut akan ada partai baru yang bergabung ke koalisinya usai dinyatakan menang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya