Merdeka.com - Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tanjung menilai tak etis bila terdakwa atau terpidana suatu kasus mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Terlebih untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.

"Ya kalau perspektif etika dan moral kan enggak bagus, tidak pada tempatnya untuk menjadi calon atau menduduki jabatan-jabatan tertentu apalagi jabatan publik," kata Akbar usai salat Idul Adha 1437 H di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi Jakarta Barat, Senin (12/9).

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar ini menambahkan, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Menurut Akbar, seorang terpidana memang berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan hal tersebut memang tak bertentangan dalam aturan perundang-undangan.

Namun, tegas dia, tetap saja kurang etis bagi dia. Akbar juga tak menampik sebelum sampai pengadilan memberikan keputusan yang berkekuatan hukum maka memang tak ada salahnya.

"Tapi kita kan negara hukum, orang itu kan dikatakan bersalah kalau sudah ada putusan dari pengadilan yang berketetapan hukum (inkrah)," tegas Akbar.