Akbar Tandjung tolak proyek gedung baru DPR, fokus saja legislasi
Merdeka.com - Politikus Senior Partai Golkar Akbar Tandjung tidak sepakat dengan rencana DPR membangun 7 proyek kawasan kompleks parlemen. Hal itu dinilainya bukan kebutuhan yang mendesak, apalagi nilai proyek mencapai Rp 2,7 triliun.
"Ya kalau saya berpendapat sebaiknya DPR itu pertama-tama memprioritaskan pelaksanaan fungsi-fungsi dewan, fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Saya pikir itu yang lebih diutamakan, sedangkan yang lain tentu dalam rangka mendukung fungsi itu," kata Akbar usai acara HUT ke-70 DPR di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/8).
Menurut dia, fungsi pokok DPR ini harus menjadi tujuan utama untuk dibenahi. Setelah itu, DPR baru melakukan perbaikan-perbaikan fisik di gedung DPR.
"Kalau kita melihat bahwa memang fungsi utama dan pokok dewan itu perlu ditingkatkan pelaksanaannya, dengan demikian masyarakat bisa merasakan secara langsung bahwa dewan telah melaksanakan fungsinya secara baik dan sungguh-sungguh. Baru setelah itu dewan bisa mengambil langkah berikutnya berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan meningkatkan fungsi itu," terang dia.
Lanjut dia, pembangunan gedung di DPR harus mempertimbangkan faktor prioritas. Selain itu, perlu ada persetujuan dari semua fraksi partai politik di DPR.
"Katakanlah dari beberapa gedung yang mau dibangun mana yang lebih dapat prioritas utama khususnya berkaitan dengan fasilitas fungsi. Itu harus dibicarakan sama-sama pimpinan dewan, fraksi-fraksi, sehingga betul-betul pembangunan itu atau rencana itu suatu rencana yang dapat dukungan dan pembahasan yang luas dari anggota dewan," pungkas dia.
Seperti diketahui, target pencapaian legislasi DPR sejauh ini selalu melorot. Misalnya saja, dari 39 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas tahun 2015, baru 12 yang telah diselesaikan pembahasannya oleh anggota dewan menjadi Undang-Undang.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kunjungan ini untuk melihat sejumlah proyek infrastruktur fisik di Ibu Kota Nusantara.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaMereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dampak lain dari proyek itu adalah bangunan masjid yang ikut retak.
Baca Selengkapnya"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaKasus tersebut bermula dari KPK mengembangkan kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara yang menjerat Abdul Gafur Masud.
Baca SelengkapnyaBawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca Selengkapnya