Merdeka.com - Konflik dualisme kepengurusan di internal Partai Golkar tak kunjung usai. Padahal, Golkar harus menghadapi tahapan pilkada serentak mulai akhir Juli nanti.

Hal ini rupanya membuat Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung khawatir. Konflik yang terjadi antara Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono membuat Golkar tak bisa ikut pilkada nantinya.

"Saya sampaikan ke Ical 3 bulan lalu. Ical berpendapat kita tepat saja melalui proses hukum, nanti kalau ada konflik, Munas lagi. Kalau ada konflik di daerah, Musda lagi. Jadi tetap (Ical) melalui hukum, lebih murah dibandingkan munas. Jadi saya ikuti saja," kata Akbar di KPK, Jakarta, Kamis (30/4).

Akbar merasa khawatir karena proses hukum dinilai bakal panjang hingga ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, jika belum ada kata in kracht sampai tanggal 26 Juli pendaftaran calon kepala daerah, maka Golkar terancam gagal ikut pilkada.

"Tapi kami khawatir betul apakah Golkar nanti bisa ikut pilkada. Karena pilkada tanggal 26 Juli harus sudah punya calon. Sebentar lagi Mei, hanya ada waktu 2 bulan. Jadi mudah-mudahan saja dalam waktu dua bulan bisa selesai," tegas dia.

Akbar mengatakan, kedua kubu yang sedang berseteru ini memang sepakat untuk menyelesaikan konflik di pengadilan. Namun persoalannya, jika kedua belah pihak tak saling legawa maka proses hukum akan berjalan panjang sampai ke Peninjauan Kembali (PK).

"Kalau kita sepakati proses hukum, nanti kita tunggu proses hukum. Itukan di PTUN, kita belum tahu putusan PTUN seperti apa. Tapi Putusan PTUN juga bisa digugat. Nanti kalau ada pihak yang tidak setuju, bisa banding, kasasi, bahkan ada PK. Bayangkan kalau itu semua diikuti, bisa lama. Waktunya sudah mepet. 26 Juli sudah ada calon," tutur dia.

Sementara itu, Akbar menjelaskan, ada upaya antara KPU dan Komisi II DPR untuk menyelesaikan konflik ini dengan tiga poin. Pertama islah, kedua putusan pengadilan tetap dan terakhir yakni putusan pengadilan yang terakhir sebelum pendaftaran calon kepala daerah.

"Tapi putusan yang terkahir belum pada posisi putusan yang berlaku tetap. Jadi mungkin antara kedua itu. Yang relevan dua, antara islah dan in kracht. Kalo in kracht bisa kita ikuti lah prosesnya panjang sekali," pungkasnya.