Akbar Tandjung minta pergantian Ketua DPR bicarakan ke senior Golkar
Merdeka.com - Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan, rencana pengembalian posisi ketua DPR dari Ade Komaruddin kepada Setya Novanto harus terlebih dahulu dibicarakan dengan Dewan Pembina dan berbagai pihak terkait di Partai Golkar.
Akbar berpendapat, seharusnya DPP tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa membicarakan keputusan penting itu dengan para senior Partai Golkar yang ada di Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Dewan Penasehat dan lainnya.
"Pengambilan keputusan yang begitu penting terkait ketua DPR, menurut saya seharusnya tidak diputuskan sendiri oleh DPP Partai Golkar tanpa meminta saran atau mendengarkan suara dari para senior yang ada di Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat," kata Akbar dikutip dari Antara, Rabu (23/11).
Akbar mengemukakan, kalau tidak ada kesepakatan penuh dari seluruh pihak di Partai Golkar, hal ini bisa menimbulkan masalah dan konflik baru.
Padahal, menurut Akbar, Partai Golkar sedang membutuhkan soliditas untuk menghadapi berbagai agenda politik penting seperti Pilkada dan Pemilu 2019. Dia khawatir isu ini bisa memecah soliditas Partai Golkar.
Selain itu, Partai Golkar juga tidak bisa memutuskan hal ini sendirian dan harus melibatkan partai lainnya di DPR dengan memberikan alasan-alasan yang kuat.
"Novanto itu berhenti karena dia menyatakan mundur dan dianggap itu adalah keputusan sukarela. Makanya DPP harus mencari alasan yang kuat kenapa posisi ketua DPR harus diberikan kembali kepada Novanto," katanya.
Alasan ini harus bisa diterima oleh partai lain maupun masyarakat umum.
Jika nantinya benar-benar ada pergantian ketua DPR, menurut Akbar, dalam konteks citra Partai Golkar pergantian ini akan menegaskan bahwa persoalan dan konflik di dalam tubuh Partai Golkar belum selesai dengan dilaksanakan munaslub beberapa waktu lalu di Bali.
"Keputusan ini bahkan bisa menimbulkan konflik baru," katanya.
Akbar juga mengingatkan kepada DPP Partai Golkar, Ade Komarudin bagaimanapun adalah orang lama yang dedikasi dan loyalitasnya terhadap partai telah terbukti dan tidak diragukan.
"Ade Komarudin itu kader lama, beberapa kali jadi anggota DPR juga. Loyalitas dan dedikasinya untuk Partai Golkar selama ini tidak perlu diragukan lagi," katanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaAirlangga Minta Senior & Pengurus Golkar Terus Solid: Jangan Mau Dipecah & Dimanfaatkan
"Pasti akan ada yang berusaha memecah belah Golkar tetapi dengan kehadiran di sini, ini dibuktikan bahwa senior partai Golkar bersama kita," kata Airlangga.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat
Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaCak Imin Pastikan PKB Ikut Dorong Hak Angket Pemilu, Tanda Tangan dan Nama Kader Menyusul
Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKader Golkar Yang Pilih Prabowo-Gibran Baru 65 Persen, Airlangga Kumpulkan Pimpinan DPD Seluruh Indonesia
Airlangga memerintahkan mereka bekerja lebih keras untuk pemenangan pasangan calon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPAN dan Golkar Berebut Andil Besar Menangkan Prabowo-Gibran
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan minta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaPPP Tegaskan Tak Bergantung pada Fraksi Lain Soal Hak Angket
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaApa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya