Akademisi dukung politik anggaran Jokowi
Merdeka.com - Untuk mengatasi daerah yang bandel dan tidak mengikuti instruksi pemerintah pusat, Joko Widodo ( Jokowi ) mempunyai strategi jitu. Caranya dengan melakukan politik anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kenapa daerah tidak mengikuti pusat? Sebenarnya, bisa membuat daerah mengikuti (pusat) dengan cara politik anggaran. Dengan politik anggaran kita bisa kendalikan daerah. Ada reward and punishment. Bisa DAK (dana alokasi khusus) dipotong atau dikurangi, ini bisa membuat daerah ketakutan," kata Jokowi saat acara Debat Kandidat Capres dan Cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin 9 Juni 2014 malam.
Strategi Jokowi ini diyakini oleh Direktur LEPM UI, M. Ikhsan sangat jitu. "Saya setuju dengan strategi itu. Memang harus ada reward and punishment," kata Ikhsan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa 10 Juni 2014.
Lanjut dia, kebijakan reward and punishment sebenarnya sudah dilakukan zaman Menteri Keuangan Sri Mulyani . Namun, kebijakan itu lebih pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
Ada tiga macam kriteria dalam sistem tersebut, yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu, dan LKPD mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK .
Kebijakan reward and punishment ini perlu diperluas, seperti usulan Jokowi . Tak hanya untuk LKDP, namun juga untuk kebijakan-kebijakan pusat lainnya. Dengan demikian pemerintah pusat bisa mensin kronkan kebijakannya dengan pemerintah daerah. Strategi Jokowi ini dianggap genial untuk meredam kebijakan daerah yang serampangan. (skj)
(mdk/cza)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri di Istana, Jokowi Minta Jaga Kondisi Jelang Pemilu 2024
Jokowi meminta pembantunya harus teliti menjaga kondisi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaSoal Dukungan Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang: Bisa Ditanyakan ke Bapak, Pilihannya Siapa
Terkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca Selengkapnya