Merdeka.com - Bambang Soesatyo dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan, Jumat (27/9). Dalam pertemuan itu, Airlangga rupanya menawarkan Bamsoet jadi pimpinan MPR.

Hal ini dibenarkan oleh Wakil ketua Korbid Kepartaian DPP Golkar Darul Siska.

"Ketua Umum Partai Golkar setuju dan akan mengusulkan Bambang Soesatyo sebagai pimpinan MPR dari unsur Partai Golkar," kata Darul kepada merdeka.com, Sabtu (28/9).

Darul mengatakan, Bamsoet menerima tawaran pimpinan MPR tersebut. Hal ini guna menjaga soliditas partai ke depan.

Bamsoet tak ingin, internal Golkar terus terbelah. Apalagi jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

"Bambang Soesatyo berkomitmen untuk menjaga soliditas Partai Golkar untuk menyongsong berbagai event politik nasional terutama pelantikan DPR-RI dan DPD-RI serta pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang," jelas Darul yang juga loyalis Bamsoet itu.

Soal nasib Bamsoet di Munas Golkar, Darul tak mau menjawab tegas. Namun dia menekankan sekali lagi, keputusan Bamsoet demi jaga internal Golkar tak terbelah. Baik Bamsoet maupun Airlangga belum dapat dikonfirmasi perihal deal ini.

Saat ini parpol tengah melakukan lobi bahas paket pimpinan MPR. Sebelum Bamsoet, muncul nama Azis Syamsuddin dan Zainuddin Amali sebagai kandidat pimpinan MPR dari Golkar.

Partai Golkar Sudah Melenceng dari AD/ART

Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet pernah mengungkap pertemuan dengan Airlangga pada 10 September lalu. Namun hasil pertemuan itu, tidak mencapai kata sepakat.

"Kemarin kita sarapan bareng, kita bicara dari hati ke hati bagaimana Partai Golkar, ya kita sepakat untuk tidak sepakat," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/9).

Dia mengatakan, kondisi Golkar saat ini tengah keluar dari AD/ART, mulai dari jadwal rapat dan metode rapat yang tak pernah terjadi sebelumnya, seperti adanya rapat-rapat kecil dan rapat divisi.

"Jadi ikuti di pedoman organisasi selesai, aturannya rapat ya rapat, pleno ya pleno, rapat harian ya rapat harian, gitu aja. Kegaduhan itu kan timbul karena ketakutan kalau ada rapat akan mendesak Munas, kan tidak bisa karena Munas ada mekanismenya," tegas Bamsoet.