Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan perintah Fraksi Golkar MPR untuk melakukan kajian terhadap urgensi menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Airlangga memerintahkan fraksi untuk merumuskan pandangan dan sikap Golkar terhadap PPHN.

"Itu perintah dari ketua umum untuk mencermati itu, baru nanti kesepakatannya seperti apa kita rumuskan bareng-bareng," jelas Bendahara Fraksi Partai Golkar MPR, Mujib Rohmat saat seminar PPHN di Kompleks Parlemen, Kamis (15/9).

Fraksi Golkar hingga hari ini belum memiliki sikap resmi terhadap PPHN. Fraksi Golkar masih menampung aspirasi sejumlah pakar tata negara dan para senior yang menjadi pelaku sejarah amandemen konstitusi. Sikap resmi fraksi Golkar akan disampaikan dalam rapat paripurna MPR untuk membahas PPHN.

"Kita akan mendiskusikan teman-teman dari pimpinan FPG apakah perlu atau tidak, kalau barangkali perlu kita memang merumuskan lagi dengan tim yang lebih kecil dan intens kemudian kita sampaikan kepada ketua umum, kemudian kita dapat arahan dan itu menjadi keputusan resmi dari MPR sebagai kepanjangan tangan dari DPP Partai Golkar," ujar Mujib.

Sementara itu, Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menilai PPHN tidak cocok diterapkan di Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Menurut Zainal, PPHN seolah dipaksakan oleh MPR RI.

"Artinya PPHN itu, kan, seakan-akan sebuah proses yang dipaksakan oleh parlemen yang diratifikasi Presiden," katanya saat memberikan masukan dalam seminar.

Terlebih dalam pemilihan presiden dan parlemen digelar secara terpisah dalam sistem pemerintahan. Kandidat presiden menjanjikan sesuatu dalam kampanye supaya terpilih.

"Bagaimana mungkin menjanjikan apa yang mau dilakukan, tetapi apa yang mau dia lakukan sudah ditaruh di PPHN," kata Zainal.

Bentuk pertanggungjawaban presiden setelah menjalankan PPHN tidak jelas. Salah satunya bentuk penuangan dalam menjalan sistem tersebut.

"Kalau dituangkan dalam bentuk UU, kita sudah punya RPJM, buat apa lagi ada PPHN," ujar Zainal.