Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Pemilu nasional harus digelar di 2024. Menurutnya, siklus Pemilu atau Pilpres lima tahunan sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku.

Airlangga menolak menanggapi lebih jauh terkait pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut pelaku dunia usaha ingin Pemilihan Presiden 2024 diundur.

"Saya tidak tanggapi (pernyataan Bahlil), tapi siklus (Pemilu) berdasarkan Undang-Undang lima tahunan," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa (12/1).

Menurutnya, UU Pemilu sudah menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu termasuk Pilpres digelar dalam rentan waktu lima tahun. Golkar tegas mengikuti dan tetap berpegang pada Pemilu 2024.

"Pemilu kan jadwalnya 2024. Kan siklusnya lima tahunan," tuturnya.

"Ya kita lihat Undang-Undang ya," tutupnya.

Kata Menteri Bahlil

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim para pelaku dunia usaha berharap Pemilihan Presiden 2024 dimundurkan. Hal tersebut disampaikan Bahlil menanggapi terkait hasil survei Indikator Politik yang memperlihatkan bahwa dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju kembali di Pilpres 2024 sebanyak 33,3 persen.

"Kalau kita mendengar dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir proses demokrasi ini dalam proses peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang dilakukan proses dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam saluran YouTube Indikator Politik, Minggu (9/1).

Dia beralasan lantaran para pelaku usaha baru selesai menghadapi persoalan kesehatan. Kemudian saat ini dunia usaha sedang meningkat, namun ditimpa dengan persoalan politik.

"Ini hasil diskusi sama mereka, coba Pak Burhanuddin didalami," bebernya.

Walaupun begitu dia menilai memajukan Pemilu atau memundurkan Pemilu dalam sejarah bangsa pernah terjadi pada tahun 1997 lantaran krisis reformasi.

"Di orde lama juga begitu sekian lama Pemilu nah tinggal kita lihat. Kebutuhan bangsa kita ini apa? Apakah persoalan pandemi Covid, apakah persoalan bagaimana memulihkan ekonomi, dan bagaimana memilih kepemimpinan baru lewat Pemilu," pungkasnya.