Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut, rakyat merindukan masa kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di era itu, Demokrat masih menjadi partai penguasa.

"Rakyat merindukan masa-masa dulu ketika SBY memimpin dan Partai Demokrat menjadi the rulling party," katanya di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/4).

Dia mengklaim, rakyat merindukan program-program pro rakyat SBY. Mereka merindukan kedamaian dalam kehidupan berbangsa, bernegara yang rukun, toleran, dan harmonis satu sama lain.

"Mereka merindukan kebebasan dan demokrasi yang tumbuh secara berkeadaban, dan mereka juga merindukan keadilan yang tegak dan tidak berpihak di negeri ini," ujarnya.

AHY bilang, rakyat menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya akibat naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok.

"Dan ini adalah rakyat yang sebenarnya, bukan buzzer, bukan rakyat yang dimobilisasi, artinya genuine, apa adanya tidak mungkin memodifikasi dan gesture tubuh dan akhirnya mereka meminta tolong partai Demokrat, kepada kita semua untuk terus memperjuangkan nasib dan masa depan mereka," ungkapnya.

"Ekspresi rakyat ini benar-benar harus kita dengarkan, terasa betul energi rakyat mengharapkan adanya perubahan dan perbaikan," ujar AHY.

Dalam kesempatan itu, AHY juga mengungkapkan, rakyat saat ini takut untuk menyampaikan kritik.

"Banyak rakyat merasa takut bicara sekarang. Dari berbagai perjumpaan di lapangan, banyak yang menyampaikan, Mas, Mbak, kami takut bicara. Jangankan untuk menyampaikan kritik, untuk menyampaikan hal umum saja mereka ragu-ragu. Nah, tentunya ini tidak diharapkan," ujarnya.

Menurut AHY, kritik yang membangun merupakan masukan positif bagi pemerintahan. Dia mendoakan pemerintahan sekarang sukses. "Mudah-mudahan pemerintah kita sukses, karena kalau pemerintah kita sukses, kita semua senang, rakyat akan senang, karena artinya pemerintah bisa menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat," tutur AHY.

AHY berujar, bahwa negara terlalu membuka ruang bagi buzzer. Mereka disebut mendiskreditkan kelompok pengkritik pemerintah.

"Jadi, yang sering membuat rakyat marah adalah ketika negara seolah memberi ruang luas kepada buzzer politik untuk bebas beroperasi. Tujuannya untuk membungkam suara kritis rakyat," pungkas AHY.